LOMBOK TIMUR | FMI – Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) Denggen Timur, Kecamatan Selong, melaporkan kepala desa setempat ke Polres Lombok Timur atas dugaan korupsi dana desa.
Laporan tersebut telah disampaikan pada akhir tahun 2024 dan saat ini sedang dalam proses investigasi oleh pihak kepolisian.
Salah satu dugaan korupsi yang dilaporkan Aliansi tersebut, terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun anggaran 2022.
Berdasarkan keputusan Kepala Desa Denggen Timur nomor 3 tahun 2022 tentang penetapan daftar keluarga penerima bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2022. Jumlah penerima sebanyak 119 orang, masing-masing menerima 300 ribu rupiah perbulan selama setahun.
“Kalau mengacu pada keputusan Kepala Desa itu, BLT DD ini diperuntukan bagi keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan dari sumber lain,” kata Ketua AMPD, Muhammad Nasrullah ditemui dirumahnya, Kamis 27 Februari 2025.
Nasrullah mengaku pihaknya banyak menerima laporan dari warga penerima manfaat. Selain laporan BLT DD, juga menerima laporan dan data terkait dengan program bingkisan ramadhan, pembelian bibit jambu kristal dan bantuan ternak bebek.
Sementara terkait BLT DD, kata Nasrullah, warga penerima manfaat seharusnya menerima bantuan setiap bulannya sebesar 300 ribu rupiah, sehingga dalam satu tahun masing-masing menerima 3.600.000 ribu rupiah. Namun kata dia, ada warga menerima bantuan dalam setahunnya hanya dua sampai empat kali.
“Jadi dari 119 warga penerima manfaat BLT DD Denggen Timur, banyak yang menerima tidak sesuai dengan jumlah dana bantuan yang seharusnya diterima, inilah yang menjadi dasar kita masukan laporan,” katanya
Bahkan lanjut dia, pihaknya juga akan masukan laporan khusus dugaan korupsi BLT DD tahun anggaran 2022 hingga anggaran tahun 2024 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur.
Salah satu penerima bantuan langsung tunai, Hj. Nurlaila mengaku pernah menerima BLT DD di kantor Desa Denggen Timur sebanyak empat kali selama tahun 2022.
“Betul saya terima empat kali, sekali nerima sebanyak 300 ribu rupiah. Saya terima bantuan itu sekali tiga bulan,” ujarnya
Kemudian di tahun anggaran 2023, Hj. Nurlaila mengaku kembali menerima bantuan. Parahnya hanya menerima dua kali dalam satu tahun.
“Di awal nerima 300 ribu rupiah dan terkahir nerima 900 ribu rupiah,” katanya.
Sementara Kepala Desa Denggen Timur, Jamaluddin yang dihubungi melalui melalui pesan online dan telepon seluler, belum memberikan jawaban terkait keluhan dan laporan warga, hingga berita ini diterbitkan.***
