LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Warga Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, kembali melakukan aksi protes dengan tanam padi dan pisang pada jalan yang rusak.
Aksi tersebut bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan provinsi yang dinilai abai terhadap infrastruktur jalan di wilayah mereka.
Aksi ini berlangsung di Dusun Batu Tambun, Desa Wakan, dipimpin oleh Wakil Ketua DPD II KNPI Lombok Timur, Muhrim Rajasa, bersama Ketua Karang Taruna Kecamatan Jerowaru, Jumawardi, Minggu 12 Januari 2025.
Mereka menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, termasuk kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, agar segera memperbaiki akses jalan yang sudah puluhan tahun rusak parah.
Dalam pernyataannya, Muhrim Rajasa menjelaskan bahwa jalan yang rusak ini sangat menyulitkan warga untuk mengangkut hasil panen, mengakses fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, serta mengantar anak-anak ke sekolah. Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa dekade tanpa perhatian serius, meskipun sudah berganti presiden, menteri, gubernur, dan bupati.
“Kami berharap pemerintah dan legislatif memberikan perhatian lebih kepada kondisi jalan kabupaten, khususnya di Dusun Batu Tambun, Tuping-Lingkok Baru-Gunung Makam, serta jalan pertanian seperti di Dinde Ringgit-Pemasah. Selama ini, masyarakat terpaksa mengangkut hasil panen dengan pundak karena tidak adanya akses jalan yang memadai,” ujar Muhrim.
Muhrim juga menyoroti program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang menggencarkan seleksi petani milenial dengan pemberian gaji. Ia menilai bahwa program tersebut kurang relevan bagi masyarakat pedesaan jika infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan embung tidak menjadi prioritas utama.
“Kami tidak butuh gaji petani milenial. Kami lebih membutuhkan jalan pertanian yang diaspal, irigasi yang baik, dan embung untuk mendukung pertanian kami. Percuma ada program kesejahteraan jika infrastruktur dasar tidak diperhatikan,” tegasnya.
Warga mendesak pemerintah daerah dan provinsi untuk segera turun langsung melihat kondisi infrastruktur di wilayah mereka. Muhrim meminta dinas terkait, seperti Dinas PUPR Bidang Bina Marga dan Dinas Pertanian Bidang PSP, untuk bekerja secara kolektif menangani permasalahan ini.
“Jika aspirasi kami tidak direspons, kami akan terus memperjuangkan hal ini hingga mendapat perhatian dunia. Bahkan, kami siap menuju Istana Presiden untuk menyampaikan kondisi ini langsung kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden,” tutup Muhrim.
Aksi ini menjadi cerminan kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan mereka.
