LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Menindaklanjuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam negeri, Senin kemarin, Sekretaris Daerah HM. Juaini Taofik memimpin rapat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Lombok Timur, di ruang rapat bupati.
Pada rapat tersebut, Sekda mengingatkan pimpinan OPD agar memfollow up terkait tindak lanjut tersebut dengan penuh kehati-hatian.
Mengingat dari data upaya konkrit yang dilaporkan, jelas Sekda, Lombok Timur berada diantara 298 pemda yang belum memenuhi keenam upaya konkrit dalam penanganan inflasi tersebut.
Sekda mengingatkan agar terus optimis pada anev minggu depan sehingga bisa masuk di klaster 1 jika ke empat upaya tersebut dapat dieksekusi.
Diingatkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan diikuti oleh dinas-dinas yang lain agar segera mengeksekusi kegiatannya.
Bahkan, Juaini Taofik juga mengingatkan Bappeda agar membackup bagian ekonomi untuk segera melaporkan progress penanganan inflasi daerah melalui aplikasi yang tersedia.
Berikut enam upaya kongkrit Pemerintah Daerah dalam penanganan inflasi Daerah menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin kemarin.
Diantaranya, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, mendistribusikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD. ***
Sekda Juaini Taofik: Lombok Timur Belum Penuhi Enam Upaya Konkret Penanganan Inflasi
