LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 mengalami peningkatan cukup signifikan.
“Dari Rp440 miliar pada tahun sebelumnya, tahun ini naik menjadi Rp615 miliar,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Lombok Timur, HM. Juaini Taofik pada apel gabungan yang berlangsung di halaman kantor Bupati, Jum’at 17 Februari 2023.
Angka Rp.236 Miliar tersebut, kata dia, bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. Seperti BLUD meliputi seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas.
Sumber lainnya, lanjutnya, adalah dari pajak daerah seperti mineral bukan logam dan batuan (MBLB), Pajak hotel dan restoran, dan sebagainya.
Sekda mengakui realisasi pajak daerah yang berasal dari MBLM tahun 2022 lalu hanya mencapai 25-30 persen dari target. Karena itulah ia meminta dukungan semua pihak untuk memprogresifkan pencapaian PAD tahun 2023 ini melalui kolaborasi semua pihak yang diwujudkan melalui operasi penjaringan (Opjar).
“Opjar ini melibatkan Tim yang terdiri dari 300 orang ASN dan non ASN yang berasal dari seluruh OPD,” tukasnya
Sekda yang akrab disapa Kak Ofik ini menjelaskan, untuk mencegah kebocoran pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memanfaatkan teknologi dengan e-POS.
Menurutnya, e-POS, dipastikan terpantau langsung oleh pimpinan daerah sehingga celah kebocoran dapat diminimalisasi. Selain itu Bapenda juga memiliki laman periksa mandiri SPPT (Periri) yaitu https://periri.lomboktimurkab.go.id/ yang diharapkan memudahkan masyarakat untuk mengecek status SPPT apakah sudah terbayar atau belum.
Dukungan yang dapat diberikan seluruh ASN maupun masyarakat dalam upaya peningkatan PAD menurut Sekda adalah dengan beraprtisipasi aktif, seperti meminta bukti tagihan atau pembayaran setiap kali bertransaksi di restoran atau hotel. “Bukti itu dapat dijadikan dasar untuk menarik pajak dari hotel atau restoran yang ada di daerah ini,” tukasnya
Realisasi PAD, kata Sekda, akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah.
Selain menekankan pada Opjar, Sekda di awal amanatnya juga menyampaikan sejumlah keberhasilan yang diraih Lombok Timur, yaitu turunnya angka stunting pada tahun 2022.
Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis kementerian kesehatan akhir Januari lalu, angka stunting Lombok Timur turun menjadi 35,6 persen dari 37,6 persen.
Diakuinya, penurunan ini bila dibandingkan dengan kinerja kabupaten dan kota lain sangat baik. Akan tetapi ia berharap kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan mengingat target nasional adalah 14 Persen.***