LOMBOK TIMUR

Rakor Bersama OPD, Bupati Lotim Soroti Penggunaan Dana Bos dan Pemanfaatan Dana Desa

×

Rakor Bersama OPD, Bupati Lotim Soroti Penggunaan Dana Bos dan Pemanfaatan Dana Desa

Share this article

LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup kabupaten setempat, di Ruang Rapat Bupati, Selasa 2 Mei 2023. Dalam rakor tersebut, Bupati menyampaikan bahwa dirinya sudah banyak menyerap aspirasi masyarakat sewaktu safari ramadhan.

Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian Bupati, seperti lampu penerangan jalan, pembangunan Puskesmas Lepak, pengoperasian RSUD Selaparang, proyek SPAM Pantai Selatan, termasuk rehab pasar terapung Jenggik, hingga batas desa songak dengan Denggen.

Bupati juga menyebut banyaknya aset-aset yang terbengkalai pasca gempa yang harus segera ditindaklanjuti.

Selain aspirasi masyarakat, Bupati juga memberi penekanan pada pajak dan retribusi seperti pajak restoran yang belum dapat dipungut secara optimal, demikian halnya dengan retribusi pasar. Menurutnya hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapenda melainkan seluruh pihak.

Ia pun menyoroti penggunaan dana BOS oleh sekolah dan pemanfaatan dana desa. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), termasuk Inspektorat dapat lebih intensif melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana-dana tersebut. Terlebih hal itu akan berpengaruh terhadap kualitas opini BPK terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Terkait hal itu, Inspektur Daerah Hj. Baiq Miftahul Wasli menyampaikan pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Selong untuk tindak lanjut temuan terkait administrasi, baik yang lama maupun yang baru lima tahun terakhir.

Ia juga mengingatkan, demi peningkatan kualitas WTP, agar OPD dapat melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelum enam puluh hari sesuai ketentuan yang ada, sebab semakin cepat diselesaikan semakin baik kualitas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *