KegiatanNasionalPolitik

DPP GMI Sebut Anggota Bawaslu Majene Bukan Anggota Parpol

×

DPP GMI Sebut Anggota Bawaslu Majene Bukan Anggota Parpol

Share this article

JAKARTA I FMI. COM – Ketua Bidang Hukum dan HAM, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Milenial Indonesia (GMI) Wendi mendukung pengumuman hasil seleksi komisioner baru Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk 514 kabupaten/kota se Indonesia, Selasa 22 Agustus 2023.

Sementara terkait dengan adanya tudingan terhadap anggota Bawaslu Kabupaten Majene yang diduga pernah mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) di Mamuju Tengah oleh beberapa lembaga tanpa memiliki bukti valid

“Kami menyayangkan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, yang kemudian harus menyebutkan salah satu nama yaitu Yanti Rezki Amaliah yang diduga anggota parpol,” ungkap Wendi dalam tertulisnya.

Lebih lanjut ia membantah hal tersebut karena pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait bahwa yang dimaksud tidak berasal dari parpol, bahkan pihaknya sampai cek di silon KPU nama tersebut tidak terdaftar sebagai anggota parpol.

Adapun pengumuman ini, menurut Wendi sesuai aturan dan hasil verifikasi di lakukan timsel dan Bawaslu provinsi Sulawesi Barat, maka dari tidak ada keraguan lagi bahwa anggota Bawaslu kabupaten ini terindikasi kader parpol tidak ada satupun bukti valid yang menunjukkan dia anggota parpol, terangnya.

“Saya kira ini sudah jelas tidak ada lagi perdebatan harus di teruskan bahwa atas nama Yanti Rezki Amaliah ini di daftarkan sebagai bacaleg tanpa sepengetahuannya untuk di calonkan sebagai bacaleg mamuju Tengah bahkan diapun bukan berasal dari anggota parpol,” jelas wendi.

Bahkan lanjut dia, pihaknya juga mendengar selentingan bahwa proses ini sangat politis dan kalau memang ada ditemukan dan ada bukti-bukti terkait dan seterusnya.

“Kami meminta untuk transparansi proses penetapan anggotanya Bawaslu kabupaten kota dan bersama-sama kita lihat lagi proses ini seperti apa,” tantangnya.

Terkahir ia mengatakan, “Karena bagi kami proses rekrutmen penyelenggara pemilu itu bagian dari hulu dari proses pemilu atau demokrasi yang kalau hulunya bermasalah tentu output dan hasil pemilu kita juga bisa bermasalah,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *