LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat (LMND NTB) bakal melaporkan sejumlah perguruan tinggi yang diduga menjadikan lembaga pendidikan sebagai ladang bisnis kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Hal itu dikarenakan, banyak ditemukannya praktek liberalisasi dan komersialisasi dalam perguruan tinggi.
“Selama melakukan kunjungan ke beberapa kampus di NTB, praktek liberalisasi dan komersialisasi dalam perguruan tinggi banyak ditemukan,” kata Rohman Rofik, Kamis 16 November 2023.
Menurutnya, di lapangan ditemukan praktek pembelajaran fiktif, jual beli ijazah, dan penyimpangan beasiswa KIP dan bantuan lainnya.
“Beberapa permasalahan tersebut akan segera kami laporkan ke APH,” tegasnya
Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat penempaan ideologi pencasila pada generasi bangsa, kata dia, justru dipereteli menjadi tempat tumbuh suburnya kejahatan.
“Inilah konsekuensi komersialisasi pendidikan yang mereduksi pendidikan hanya sebagai komoditi semata tanpa peduli dengan peran pendidikan yang sangat komprehensif bagi individu, bangsa, dan negara,” pungkasnya
Tak hanya, Rohman Rofiki menambahkan 12 permasalahan perguruan tinggi di NTB yang pernah di realse LMND melalui Posko Anti Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan
1. Fasilitas kegiatan belajar mengajar tidak memadai
2. Tenaga pengajar tidak berkompetensi
3. Mahal dan meningkatnya biaya pendidikan
4. Aktivitas tidak sesuai SOP dan kalender akademik
5. Perguruan tinggi atau kampus yang tidak transparan
6. Kampus tidak demokratis
7. Penyaluran KIP bermasalah
8. Kampus sebagai ladang bisnis
9. Sulitnya pencairan anggaran kegiatan mahasiswa
10. Pungli dalam kampus
11. Tidak sejahteranya tenaga pengajar
12. Tidak adanya satgas TPKS di dalam kampus
Berangkat dari masalah tersebut, ia menyampaikan bahwa LMND dalam Manifesto Pendidikan yang telah di deklarasikan, adalah solusi dari segala permasalahan tadi, “Manifesto pendidikan sebagai peta jalan pendidikan yang emansipatoris atas permasalahan permasalahan tadi,” ungkapnya
Terakhir ia menegaskan, akan terus memperjuangkan dan memperkenalkan manifesto Pendidikan kepada stakeholder dari tingkatan provinsi hingga kabupaten
“Kita akan terus suarakan dan menawarkan Manifesto ini ketingkatan pemerintah provinsi hingga kabupaten dan stakeholder terkait,” tutupnya.***
Terindikasi Praktek Komersialisasi, LMND NTB Bakal Laporkan Perguruan Tinggi Ini ke APH
