SUMBAWA BARAT | FMI – Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat berinisial R kian panas. Publik gaduh, medsos riuh.
Pemerhati Kebijakan Publik Yadi Saputra, S.H., M.T.V angkat bicara. Ia meminta publik berhenti menuduh dan menyerahkan pembuktian ke jalur hukum.
“Stop vonis di media sosial! Keabsahan ijazah itu ranah lembaga penerbit dan pengadilan, bukan komentar netizen,” sentil Yadi, Senin (27/4/2026).
Yadi mengingatkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah menegaskan ijazah Paket C milik R punya dasar administrasi. Ijazah itu terbit dari PKBM, lembaga resmi penyelenggara pendidikan nonformal.
“PKBM itu legal. Jangan asal cap palsu cuma karena data tak muncul di satu aplikasi. Banyak arsip lama masih manual,” tegasnya.
Soal ijazah R yang disebut tak terdeteksi sistem digital, Yadi menyebut itu bukan bukti pemalsuan. Masa transisi manual ke digital membuat banyak data pendidikan kesetaraan belum masuk sistem.
“SHU bukan palu hakim. Kalau curiga, adukan ke Dikbud, polisi, atau pengadilan. Jangan tafsir liar,” katanya.
Yadi menantang pihak yang menuduh untuk buka bukti. Bukan sekadar lempar isu.
“Beban pembuktian ada di penuduh. Mana audit dokumen? Mana putusan pengadilan? Jangan cuma jualan sensasi,” tantangnya.
Ia menegaskan, hingga kini tak ada putusan inkrah yang menyatakan ijazah R palsu atau R bersalah. “Asas praduga tak bersalah itu harga mati,” ujarnya.
Yadi mencium aroma politis di balik polemik ini. Ia menilai isu ijazah sering dipakai untuk membunuh karakter lawan politik.
“Saya curiga ini bukan murni hukum. Ini serangan. Pertanyaannya: siapa dalang di balik kegaduhan ini? Kepentingan apa yang dimainkan?” selidik Yadi.
Menurut dia, energi publik harusnya dipakai mengawasi anggaran, kebijakan, dan kinerja dewan. Bukan terjebak drama ijazah yang belum terbukti.
“Lawan itu pakai data, gagasan, prestasi. Bukan tuduhan yang belum diuji,” pungkasnya.
Anggota DPRD KSB berinisial R belum memberi tanggapan atas polemik yang menyeret namanya.***
