LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Timur menyerahkan naskah akademik usulan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang legalitas dan legitimasi Masyarakat Adat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Kamis, 23 November 2023.
Menurut Ketua AMAN Lombok Timur, Sayadi, S.H., Perda itu disodorkan sebagai pengakuan mengenai strategisnya posisi masyarakat adat dalam negara.
Bahkan menurut Sayadi, masyarakat adat memiliki peran historis dalam terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Masyarakat adat sudah menunjukkan kecakapan dalam mengurus dirinya, cakap menjalankan suatu tata tertib. Misalnya desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dan Dese di Lombok Timur,” kata Sayadi.
Ia menjelaskan, istilah “Dese” di Lombok Timur sudah jauh lebih dulu dikenal sebelum terbentuknya sistem pemerintahan desa dalam UU Nomor 5 Tahun 1979.
“Namun seiring perubahan hukum negara, (sistem dese) pun mulai tergerus. Masyarakat adat yang sejak ratusan tahun lalu mengenal sistem adat diseragamkan menjadi desa,” jelasnya.
Namun melalui usulan Perda tersebut, AMAN Lombok Timur menyebut akan merumuskan ruang lingkup dan arah masyarakat adat di Kabupaten Lombok Timur.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lotim, Syaifullah mengapresiasi dan bersyukur atas apa yang menjadi upaya gerakan AMAN Lotim untuk mengawal langkah masyarakat adat.
“Saya siap mengawal draf raperda di Lotim untuk dijadikan menjadi perda,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua PHW AMAN NTB, Lalu Prima Negara memohon apa yang menjadi hajat masyarakat adat melalui AMAN dapat diperjuangkan oleh DPRD sehingga dapat melindungi segenap hak masyarakat adat dari kedzoliman untuk merebut tanah adat dengan alasan apapun investasi.
“Mudahan atas dasar ini kita bisa musyawarah dengan semua masyarakat adat, komponen Pemerintah Daerah Lotim, dan DPRD Lotim,” pungkasnya. ***
DPRD Lombok Timur Terima Naskah Akademik Usulan Raperda Masyarakat Adat
