LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Penurunan indeks perkembangan harga (IPH) kabupaten Lombok Timur menempati posisi tertinggi di Indonesia, mencapai 8,36 persen. Penurunan tersebut terjadi pada pekan ke dua Desember seperti terungkap pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung Senin 18 Desember 2023.
Keberhasilan tersebut, kata Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik, tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sejumlah upaya telah dilakukan seperti lebih intensif melakukan sidak maupun monitoring harga, memperluas jangkauan dan frekuensi operasi pasar, memperpendek rantai pasar komoditas dengan fluktuasi harga tinggi, serta komunikasi dan koordinasi, utamanya dengan pengepul besar yang dilakukan secara periodik.
“Saya ingatkan semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar secara konsisten melakukan hal tersebut,” pesannya
Mengingat apa yang dicapai pada pekan ke dua Desember tersebut, kata dia, menjadi acuan pada pekan berikutnya, bahkan hingga tahun 2024 mendatang. Karena itu pula ia mengingatkan masing-masing sektor untuk fokus melaksanakan apa yang telah dikerjakan.
Sementara itu, jelang natal dan tahun baru, PJ Bupati memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk mengecek kondisi rantai produksi maupun distribusi.
Sedangkan kepala Dinas Pertanian diminta fokus di sektor hulu, utamanya hortikultura seperti cabai. Ia mengingatkan untuk memastikan siklus tanam maupun panen terpantau sehingga kekurangan produksi dapat diantisipasi.
Kepala Badan Pusat Statistik Lombok Timur Muhadi yang turut mengikuti rapat koordinasi tersebut mengingatkan untuk terus melakukan pemantauan terhadap IPH.
Ia juga meminta pelaporan terhadap bertambahnya lokasi analisis dari Pasar Pancor dan Paokmotong sehingga dapat diakomodasi pada sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan. Selain itu perkembangan harga pasar harus dilaporkan sesegera mungkin kepada pimpinan.
Selain Lombok Timur, di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat juga menjadi 10 kabupaten dengan penurunan IPH tertinggi dengan angka 4,12 persen. Sementara Kondisi inflasi di NTB adalah 2,66 atau masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah.
Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung secara virual tersebut dipimpin Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia.***
IPH Lombok Timur Menempati Posisi Tertinggi di Indonesia, Mencapai 8,36 Persen
