LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Rapat gabungan yang digelar empat hari, mulai hari senin tanggal 21 Oktober sampai dengan hari kamis tanggal 24 oktober diruang rapat Distan, oleh Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), Ir Sahri bersama Tim Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) merupakan langkah antisipasi menghadapi potensi kelangkaan pupuk bersubsidi.
Inisiatif cepat tanggap ini, kata dia, kepada awak media, di ruangannya pada hari rabu, (23/10) , merupakan perintah langsung pak bupati, PJ bupati Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, untuk mengantisipasi serta memastikan tidak kelangkaan pupuk bersubsidi serta distribusi pupuk tepat sasaran, memperketat pengawasan, dan mengevaluasi stok yang tersedia.
Dalam rapat tersebut, tim P3K juga melibatkan pihak Pupuk Indonesia (PI), Semua distributor dan semua pengecer, “biar kita tau apa persoalan yang sebenarnya terjadi diantara mereka”.terangnya.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan kendala terkait distribusi pupuk, seperti penyalahgunaan dan penimbunan, dapat diminimalisir.
Rapat semacam ini juga bertujuan memastikan bahwa para petani tetap mendapatkan akses yang cukup terhadap pupuk bersubsidi, guna mendukung produktivitas pertanian di wilayah Lombok Timur ke depannya.
Kerena, Isu kelangkaan pupuk bersubsidi seringkali timbul akibat keterbatasan anggaran, distribusi yang tidak merata, serta adanya penyelewengan di tingkat distribusi. Maka, kolaborasi antara pemerintah daerah, KP3, distributor, dan pihak terkait lainnya menjadi penting untuk mengatasi masalah ini.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, Rencananya, minggu depan, Tim KP3 akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terkait kesiapan, stok, harga, dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan.
Langkah ini menurutnya penting dalam memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi berjalan dengan tepat. Pengecekan ini juga, kata dia, bertujuan untuk menghindari penyelewengan, serta memastikan ketersediaan pupuk bagi petani yang membutuhkan, dan menjaga harga tetap stabil sesuai kebijakan pemerintah.
Hasil dari pengawasan ini juga bisa membantu mengidentifikasi potensi masalah dalam rantai distribusi dan memberikan solusi yang terbaik dan tepat.
“saya akui, kalau kuota pupuk bersubsidi satu dan dua tahun yang lalu memang kurang, sedangkan tahun ini jumlahnya lebih banyak”jelasnya. Dengan semakin banyaknya kuota pupuk bersubsidi ini, bisa disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih proaktif dalam memenuhi kebutuhan petani atau peningkatan anggaran untuk sektor pertanian.
“bahkan ada juga pupuk organik yang kuotanya melimpah, itu untuk NTB di tampung di lombok timur”ujarnya.
Dijelaskannya, pupuk organik memang sering digunakan untuk menyeimbangkan penggunaan pupuk kimia karena memiliki manfaat yang berbeda namun saling melengkapi.
Pupuk kimia cenderung memberikan hasil yang cepat karena langsung menyediakan nutrisi bagi tanaman, namun penggunaannya secara berlebihan dapat merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburannya dalam jangka panjang.
Di sisi lain, pupuk organik memperbaiki kesehatan tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik, mikroba tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Dengan menyeimbangkan penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik, petani dapat menjaga produktivitas pertanian sekaligus melindungi kesuburan tanah dalam jangka panjang.
Pendekatan ini sering disebut sebagai pertanian berkelanjutan, di mana tujuan akhirnya adalah menjaga kesehatan tanah, meningkatkan kualitas hasil panen, dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis.
“pada saat turun kelapangan nanti, sekaligus melakukan sosialisasi ke petani agar mau menggunakan pupuk organik juga sebagai penyeimbang”kata sahri.
Sahri juga, begitu optimis kalau tahun ini dan seterusnya, pupuk bersubsidi tidak akan langka lagi, itu di nilai berdasarkan persentase penebusan pupuk bersubsidi sampai saat ini sudah mencapai 53%, angka ini, kata dia, menunjukkan bahwa lebih dari setengah kuota pupuk bersubsidi sudah didistribusikan dan digunakan oleh petani. Angka ini juga mengindikasikan kinerja distribusi pupuk yang cukup baik, namun masih ada sisa yang belum terserap sepenuhnya.
Pencapaian 53 persen ini bisa diartikan bahwa proses distribusi pupuk berlangsung sesuai target, meskipun mungkin ada tantangan di petani yang menyebabkan pupuk belum sepenuhnya diserap.
“namun, kuota sisa yang 47% persen itu bisa digunakan untuk masa tanam yang sekarang”tambahnya.
Untuk mencapai daya serap 100 persen, perlu adanya percepatan dalam distribusi dan penyerapan pupuk, serta dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, PI, para distributor, para pengecer dan penyuluh pertanian, untuk memastikan pupuk sampai ke petani tepat waktu.
Sekaligus menghimbau untuk para petani agar hadir saat penyuluh pertanian maupun UPP meng-input data dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), katena hal ini menurutnya penting, agar pendataan kebutuhan pertanian, seperti pupuk, sesuai dengan kondisi di lapangan.
“karena dengan melibatkan para petani dalam melakukan input data dan penyusunan RDKK, semua kebutuhan petani bisa terbaca dan akan di evaluasi setiap empat bulan sekali”imbuhnya.
Keikutsertaan petani secara langsung dalam penyusunan ini penting karena mereka adalah pihak yang paling tahu kebutuhan di lapangan. Data yang diinput dengan benar membantu pemerintah memastikan alokasi pupuk subsidi berjalan dengan efisien dan menghindari kekurangan atau kelebihan distribusi yang bisa berdampak negatif pada produktivitas pertanian.***
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Kadistan Lotim dan Tim KP3 Gelar Rapat Gabungan
