LOMBOK TIMUR | FMI – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Timur saat ini sedang melakukan perbaikan data penerima penerima manfaat seperti PKH dan penerima bantuan sosial (Bansos) lainnya. Dikarenakan, sampai saat ini, banyak masuk pengaduan dan keluhan dari masyarakat di Website Pemda tentang bantuan tersebut.
Sehingga pihaknya membuat edaran kepada semua Desa dan Kelurahan bahwa sasaran bantuan sosial itu ialah syaratnya keluarga tidak mampu yang harus masuk di Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS) dan itu jumlahnya bayak sekali.
“Masyarakat yang masuk di DTKS juga belum tentu dia mendapatkan bantuan sosial tergantung kuotanya bermacam-macam,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur H. Soeroto pada Sabtu,22 Februari 2025.
Kendati demikian, paling bayak DTKS mengakses Bansos itu hanya untuk program JKN PBI, hampir mencapai 700 ribuan di Lombok Timur, tetapi kalau yang PKH sekitar 89 ribu keluarga dapat. namun kalau yang bentuknya bantuan sembako sekitar 155 ribuan keluarga, dan itu yang sudah bisa di akses.
“Yang lainnya banyak mendapatkan KIP, tetapi yang lainnya tergantung kuota dari masing-masing program tersebut,” tambahnya.
Bahkan dari banyaknya pengaduan katanya, ada yang masih dapat tetapi sudah tidak layak dan sedangkan yang layak tidak menerima, sehingga, pihaknya menegaskan sesuai dengan kuputusan menteri sosial nomer 73 tahun 2024 bahwa sudah di tentukan yang menjadi perangkat desa, ASN, PPPK, Pensiunan, Guru Sertifikasi, dan keluarga yang berpenghasilan dari APBN maupun APBD tidak boleh mendapatkan Bansos tersebut.
“Makanya kami meminta kepada Desa dan Kelurahan pada bulan Februari ini harus di usulkan untuk di keluarkan dan di ganti dengan yang benar-benar layak menerima bantuan itu,” tegasnya
Sementara, Dalam intruksi Presiden (Inpres), di tahun 2025 ini, akan di lakukannya perubahan besar-besaran seindonesia terkait dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang menerima Bantuan Sosial (Bansos).
“Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima dan memaklumi, dikarenakan ada penyempurnaan dan perbaikan data secara nasional untuk penerima Bansos,” pungkasnya***
