LOMBOK TIMUR | FMI – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara resmi membuka Musyawarah Kabupaten (Mukab) Ke-IX Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Lombok Timur di Lesehan Sekar Asri, Selong, Kamis 14 Agustus 2025.
Mukab ke IX Kadin Lotim ini mengusung tema “Bersama Kadin Maksimalkan Peran Pengusaha dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi untuk Mewujudkan Lombok Timur Smart”.
Selain itu, Panitia juga menghadirkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, serta DPMPTSP.
Dalam sambutannya, Wabup Edwin menegaskan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah daerah guna memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengharapkan kepengurusan baru Kadin dapat menuangkan ide serta gagasan untuk membangkitkan ekonomi daerah.
“Kolaborasi dan dialog produktif akan menghasilkan program, proyek, serta kebijakan yang mendukung pengusaha lokal, mendorong investasi, dan menciptakan iklim usaha kondusif,” tegas Edwin.
Lebih lanjut, ia memaparkan sinergi Pemkab Lotim dan Kadin, meliputi: pemberdayaan UKM, pengembangan investasi dan teknologi, pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan kebijakan pro-investasi, serta penguatan sektor pariwisata.
“Saya yakin kolaborasi ini akan memajukan pertumbuhan ekonomi serta menyejahterakan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Mukab Heri Sabri Akbar menyatakan pertemuan ini bertujuan memilih Ketua Umum Kadin Lotim periode 2025-2030.
“Kami ingin memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan daerah. Sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif,” harap Heri.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kadin NTB H. Faurani, SE, menyatakan kepuasan atas keabsahan dan antusiasme Mukab IX ini.
“Saya bersyukur acara terlaksana setelah sekian lama vakum. Jumlah pengusaha yang hadir juga melampaui ekspektasi kami,” ujarnya.
Faurani pun berkomitmen memperkuat kemitraan Kadin se-NTB dengan pemerintah daerah. Ia juga menjanjikan upaya membawa program pusat ke daerah, seperti pembangunan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur. ***
