LOMBOK TIMUR | FMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di rupatama DPRD setempat itu nampak dihadiri Sekretaris Daerah, Juaini Taofik, mewakili Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Senin 29 September 2025.
“Alhamdulillah, sesuai mekanisme dan amanat peraturan undang-undang, hari ini kita telah memasuki tahapan akhir dari proses penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah,” ujar Sekda Lotim dengan penuh syukur.
Perda APBD Perubahan ini, kata dia, akan disampaikan kepada Gubernur NTB sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi sebelum dapat ditetapkan secara resmi.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda juga mengingatkan agenda penting lainnya, yaitu penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya.
Menindaklanjuti surat dari Kementerian Keuangan RI nomor : S-62/PK/2025 terkait penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Daerah akan segera menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
“Penyusunan ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah pada tahun 2026, berdasarkan pagu yang telah diberikan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Sekda menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja sama dalam pembahasan Raperda ini.
Ia menambahkan bahwa saran dan masukan dari DPRD selama proses pembahasan akan menjadi perhatian penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan memastikan prioritas pembangunan tercapai.***
