LOMBOK TIMUR | FMI – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin memimpin langsung High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Rupatama 1 Kantor Bupati, Senin 3 Maret 2026
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraihnya. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan berbagai upaya yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
Bupati yang didampingi Wakil Bupati H. Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik mengingatkan agar capaian yang telah diraih tidak membuat lengah. Ia mencontohkan lonjakan indeks perkembangan harga (IPH) akibat harga cabai sebagai pengingat bahwa konsistensi dan penguatan sistem mutlak diperlukan.
“Setelah tahun 2025 menjadi tahun konsolidasi dan penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah, maka tahun 2026 ini dibutuhkan peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah. Hal ini harus terus diperkuat,” tegas Bupati Haerul.
Orang nomor satu di Lotim itu juga menyoroti sejumlah tantangan, terutama perluasan kanal digital hingga ke desa. Mengingat mayoritas masyarakat berada di pedesaan, Bupati meminta agar koordinasi dan kolaborasi dengan para kepala desa ditingkatkan. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Di sisi regulasi, Bupati meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat aturan yang mendukung percepatan digitalisasi. “Hal-hal yang masih bisa diatur, buat aturannya, regulasinya. Perluas digitalisasi hingga 100 persen layanan pembayaran daerah, karena pembayaran tunai berpotensi menimbulkan kebocoran,” ungkapnya.
Bupati berharap prestasi yang diraih tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi contoh transformasi digital yang berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.
Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menambahkan, untuk mendukung optimalisasi sistem, Bank NTB Syariah diminta segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini. Setidaknya, tiga OPD akan menjadi percontohan. Selain itu, penguatan sekretariat TP2DD dan perluasan sosialiasi juga akan digencarkan di tiga titik strategis, yakni Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.
Pertemuan yang diikuti para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi mekanisme dan kriteria penilaian tahun 2026, tetapi juga diharapkan dapat menyamakan persepsi serta menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.***
