LOMBOK TIMUR | FMI – Praktik penjualan tiket penyeberangan di sekitar Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, menuai sorotan setelah seorang calon penumpang mengaku harus membayar jauh lebih mahal dibanding tarif resmi ketika membeli tiket di gerai yang berada di pinggir jalan menuju pelabuhan.
Peristiwa itu terjadi pada Senin pagi saat tiga orang calon penumpang pejalan kaki hendak menyeberang menuju Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa Barat.
Di papan informasi gerai tertulis tarif penumpang pejalan kaki sebesar Rp25 ribu per orang. Namun saat melakukan pembayaran, petugas di gerai tersebut meminta Rp90 ribu untuk tiga orang.
Setelah pembayaran dilakukan, tiket yang dibeli tidak langsung terbit. Calon penumpang harus menunggu hampir 30 menit, namun barcode tiket tak kunjung muncul. Petugas kemudian menyampaikan bahwa terjadi gangguan sistem.
Penumpang lalu diarahkan ke petugas pintu masuk pelabuhan untuk dilakukan pengecekan. Namun di lokasi tersebut, proses kembali terhambat karena petugas harus melaporkan kendala tersebut ke call center sistem tiket.
Ironisnya, respons dari call center dinilai lambat. Penumpang kembali harus menunggu lebih dari 30 menit, tanpa kepastian tiket dapat digunakan.
Karena khawatir tertinggal kapal, penumpang akhirnya memilih membeli ulang tiket secara mandiri melalui aplikasi resmi Ferizy.
Hasilnya cukup mengejutkan. Untuk tiga orang penumpang pejalan kaki, total biaya yang harus dibayar melalui aplikasi hanya Rp44.400.
Perbandingan harga ini memunculkan tanda tanya besar. Jika melalui aplikasi resmi tarifnya sekitar Rp14 ribuan per orang, mengapa di gerai yang berada di jalur menuju pelabuhan bisa mencapai Rp30 ribu per orang.
Artinya, selisih harga hampir mencapai dua kali lipat dari tarif yang dibayarkan melalui aplikasi resmi.
Selain persoalan harga, gangguan sistem hingga lambatnya respons penanganan juga dinilai menambah kerugian waktu bagi calon penumpang.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, apakah gerai penjualan tiket yang berjejer di pinggir jalan menuju Pelabuhan Kayangan tersebut merupakan mitra resmi atau justru praktik penjualan yang tidak terkontrol.
Jika benar merupakan mitra resmi, publik mempertanyakan mengapa selisih harga bisa sangat jauh dibanding pembelian langsung melalui aplikasi Ferizy.
Situasi ini juga menimbulkan kesan seolah praktik penjualan tiket dengan harga yang tidak transparan dibiarkan terjadi di sekitar pelabuhan.
Pihak pengelola ASDP Indonesia Ferry maupun otoritas di Pelabuhan Kayangan diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut.
Penjelasan diperlukan untuk memastikan apakah praktik penjualan tiket di gerai pinggir jalan tersebut sudah sesuai aturan, atau justru terdapat pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan penumpang demi meraup keuntungan lebih.
Jika tidak ada pengawasan yang jelas, dikhawatirkan praktik seperti ini akan terus berulang dan merugikan masyarakat yang hendak menggunakan jasa penyeberangan dari Lombok menuju Pulau Sumbawa.***
