LOMBOK TIMUR | FMI – Tunjangan Hari Raya (THR) kader posyandu dan personel Badan Keamaan Desa (BKD) di Lombok Timur yang dijanjikan Pemerintah Daerah (Pemda) hingga saat ini masih tersendat. Sementara anggaran sebesar 7,3 Miliar telah disiapkan sebelum idulfitri.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur, H. Hasni saat ditemui pada Senin 30 Maret 2026, untuk dimintai keterangan terkait alasan tidak tersalurkannya insentif tersebut. Justru mengelak dan mengarahkan wartawan menghubungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat.
“Terkait itu, silahkan konfirmasi Dinas PMD, anggarannya sudah ada,” katanya singkat sembari beralan terburu-buru.
Terpisah, Kadis PMD Lombok Timur, Hambali mengatakan, penyaluran THR bagi kader posyandu dan personel BKD terkendala validasi data. Menurutnya, data yang bersumber dari desa banyak yang doble begitupun dengan rekening banyak yang belum valid.
“Data dari desa hampir 3 bulan baru rampung dan proses pembuatan rekning di bank juga cukup rumit soalnya 13 ribu lebih harus di proses,” ungkapnya melalui pesan online.
Kendati demikian, kata dia, secara bertahap untuk kader posyandu sudah clear sekitar 1400 dan Linmas atau BKD baru 400 lebih yang sudah dibuatkan surat printah membayar (SPM).
“Mungkin ini yang tahap awal yang sudah selesai rekningnya. Sisanya masih dalam proses validasi rekening, KTP dan namanya,” imbuhnya.***
