LOMBOK TIMUR

Pembayaran THR Guru PPPK Paruh Waktu di Lotim Terhambat Juknis BOS

×

Pembayaran THR Guru PPPK Paruh Waktu di Lotim Terhambat Juknis BOS

Share this article

LOMBOK TIMUR | FMI – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lombok Timur hingga kini belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026.

“Rata-rata yang belum menerima THR ini, dari tenaga pendidikan,” ujar Ketua Forum PPPK PW Lombok Timur, Bambang Sakra Gempita, Senin 30 Maret 2026.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, M. Nurul Wathoni mengatakan, terkait keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk guru dan staf sekolah dengan status PPPK Paruh Waktu, disebabkan karena Juknis BOS tidak memperbolehkan pembayaran THR dan ada batasan 20 persen untuk honor.

“Kendalanya adalah Juknis BOS tidak memperbolehkan, karena di Juknis BOS itu hanya diperbolehkan untuk honor, bukan tunjangan. Kedua, di Juknis BOS, honor itu maksimal 20 persen, tapi begitu diusulkan ada tambahan untuk THR, di ARKAS-nya merah,” ujarnya melalui pesan online.

Terhadap permasalahan tersebut, Dikbud Lombok Timur mengambil langkah cepat dengan bersurat lagi ke pusat, meminta diskresi agar bisa dibayarkan honor di atas 20 persen. Menurut Wathon sapaan akrabnya, langkah tersebut diambil supaya menjadi payung hukum untuk sekolah bisa membayar.

“Saat ini kita masih menunggu jawaban dari Kementerian, semoga bisa keluar cepat,” harapnya.

Sementara terkait dengan honorium guru PPPK Paruh Waktu, kata dia untuk yang 3 bulan sudah dibayarkan. “Ini patut disyukuri dibandingkan daerah lain di NTB, banyak yang belum,” cetusnya.

Kata Wathon, untuk honor yang pokok, pihaknya tetap komitmen perjuangkan supaya hak-hak mereka (PPK PW) bisa dibayarkan, dan kita masih terus berikhtiar bagaimana solusi terbaik. Termasuk tahun 2027, jelas dia, Pemda harus bisa menganggarkan secara penuh dari APBD, karena diskresi untuk pembayaran dari BOS hanya diperbolehkan tahun 2026 saja.

“Untuk PPPK, kita ini membutuhkan 40 milyar setahun, dan semoga tahun 2027 bisa semuanya dari APBD, tidak lagi sebagian dari BOS, supaya anggaran BOS bisa fokus untuk peningkatan mutu sekolah, dan seterusnya,” imbuhnya.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *