LOMBOK TIMUR | FMI – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lombok Timur patut bergembira, pasalnya Bupati Haerul Warisin menyatakan keseriusannya untuk mengawal proses pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.
Bupati menegaskan bahwa, setelah bersurat, ia akan segera menemui Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara langsung.
“Kita tidak bisa bicara hanya lewat surat saja. Saya akan temui langsung Kepala BKN untuk mendiskusikan nasib adik-adik,” ungkapnya saat acara halal bi halalal yang berlangsung di Gedung Serbaguna Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Senin 30 Maret 2026
Lebih lanjut, orang nomor satu di Lombok Timur itu memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk praktik pungutan liar dalam birokrasi di Lombok Timur. Ia menekankan bahwa kenaikan pangkat, mutasi, hingga pengurusan sertifikasi adalah hak pegawai yang tidak boleh “dibeli”.
Sebagai bentuk motivasi, Bupati juga berbagi kisah perjalanan hidupnya seraya berpesan agar seluruh pegawai menjaga integritas, menjauhi fitnah, dan selalu berupaya menjadi pribadi yang bermanfaat.
Selanjutnya, Bupati meminta dukungan doa dari seluruh ASN agar program-program besar yang sedang diperjuangkan, termasuk pembangunan gedung sekolah unggul senilai Rp245 miliar, dapat segera terwujud demi kemajuan pendidikan dan masa depan masyarakat Lombok Timur.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh pegawai untuk menjaga semangat pengabdian. Ia menekankan pentingnya mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup anak cucu di masa depan, sembari mengingatkan bahwa keberhasilan sejati diraih melalui perpaduan antara ikhtiar yang maksimal dan doa yang tak putus.
Sementara itu, Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Lombok Timur Bambang Sakra, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bupati atas kebijakan pengangkatan mereka.
“Mewakili seluruh ASN P3K PW, kami mengucapkan Minal Aidin Wal Faidzin dan terima kasih yang tulus. Pengangkatan ini adalah kado terindah bagi kami yang menghadirkan rasa syukur serta kebahagiaan mendalam bagi keluarga,” ujar Bambang.
Bambang juga menitipkan harapan agar para pegawai dapat diakomodasi menjadi ASN Penuh Waktu pada tahun 2026. Meski menyadari keterbatasan anggaran daerah, pihaknya memohon kejelasan demi kepastian dalam mengabdi. ***
