LOMBOK TIMUR | FMI – Belakangan ini, kabupaten Lombok Timur diterpa kelangkaan gas LPG 3 Kilogram atau gas melon. Masyarakat dari wilayah ujung selatan hingga ujung utara, tak henti-hentinya menyampaikan keluhan melalui sarana media sosial.
Menanggapi keluhan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan. Melalui koordinasi intensif dengan Pertamina, Pemkab Lotim berhasil mendapatkan tambahan kuota distribusi sebanyak 24 ribu tabung.
Tak hanya itu, Pemkab Lotim juga bergerak cepat membentuk Tim Pengawasan Distribusi LPG 3 Kilogram melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 100.3.3.2/1068/Perdag/2026.
Berdasarkan lampiran keputusan tersebut, tim pengawas diisi oleh unsur lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga penegak hukum.
Berikut Susunan Tim Pengawas LPG Lombok Timur:
Bupati Lombok Timur sebagai Pengarah I, Wakil Bupati Lombok Timur sebagai Pengarah II, Kapolres Lombok Timur sebagai Pengarah III, Kepala Kejaksaan Negeri Selong sebagai Pengarah IV dan Dandim 1615 Lombok Timur sebagai Pengarah V
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Juaini Taofik ditunjuk sebagai penanggung jawab.
Kemudian posisi ketua dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lombok Timur
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sebagai Sekretaris I dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Lombok Timur sebagai Sekretaris II.
Posisi anggota diisi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas PMPTSP, Kasat Pol PP, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Kemudian Kabag Hukum Setda, Kasat Reskrim Polres, Kasat Intel Kejari Selong, Pasi Intel Kodim 1615 dan Kabid Bapokting Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.
Tim ini memiliki tugas utama melakukan pengawasan distribusi LPG 3 Kilogram agar tepat sasaran, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat memicu kelangkaan di masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. L. Hasan Rahman berharap tim yang telah dibentuk tidak hanya sebatas formalitas. “DPRD berharap satgas segera bekerja dan bisa menormalisasi kelangkaan yang sudah terjadi,” tegasnya.
Dengan komposisi tim yang melibatkan lintas instansi strategis, masyarakat kini menaruh harapan besar agar distribusi LPG subsidi kembali normal dan antrean panjang tidak lagi terjadi.***
