LOMBOK TIMUR | FMI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menilai kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur di bawah rata-rata nasional dan menuai rapor merah disorot publik.
Ironisnya, kata Pengamat Kebijakan Publik Mahsar, di tengah penilaian buruk itu, Pemkab Lotim justru menganggarkan sekitar Rp250 juta untuk pembangunan atau renovasi kamar mandi VIP di ruang kerja bupati.
Penilaian Mendagri itu, kata dia, merujuk hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kemendagri. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Lotim jadi catatan utama karena belum memenuhi standar nasional.
Sosok ketua Pemuda NWDI Lotim menegaskan, data pengadaan mencatat proyek kamar mandi VIP menggunakan metode pengadaan langsung. Secara regulasi, Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 membatasi pengadaan langsung pekerjaan konstruksi maksimal Rp200 juta.
“Nilai proyek ini tercatat sekitar Rp250 juta,” tegas pengamat kebijakan publik Mahsar, Selasa (28/4/2026).
Kemunculan anggaran tersebut, kata dia, langsung memicu pertanyaan publik soal sensitivitas dan prioritas belanja daerah.
“Ketika Mendagri sudah kasih rapor merah, belanja publik idealnya difokuskan perbaiki layanan dasar. Bukan fasilitas pejabat,” tegasnya
Pengamat menilai, tanpa komunikasi terbuka, kebijakan yang sah secara administratif pun rawan ditafsirkan negatif oleh publik. Terlebih, penilaian langsung dari Mendagri sudah menyebut kinerja Lotim di bawah rata-rata.
“Rapor merah dari Mendagri itu alarm keras. APBD harus jawab masalah publik, bukan justru blunder prioritas,” kata Mahsar.
Ia menegaskan, kepercayaan publik adalah modal utama efektivitas pemerintahan. Dengan rapor EPPD merah, setiap rupiah APBD kini jadi ujian komitmen Pemkab Lotim untuk berbenah.***
