SUMBAWA BARAT | FMI – Forum Komunikasi Pemuda Pasak Mantar (FKPPM) mempertanyakan wacana pengembangan pariwisata kerakyatan di wilayah Brang Ene. FKPPM menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan Tuananga dan Kertasari yang dinilai punya potensi lebih nyata dan terukur.
Hal itu disampaikan Ketua FKPPM Supardi, Sabtu (2/4/2026). Menurutnya, pembangunan destinasi wisata tidak bisa hanya bertumpu pada semangat, melainkan harus berdiri di atas basis potensi yang jelas.
“Perhatian seharusnya tidak terlalu jauh melompat pada wilayah yang masih spekulatif, sementara di sisi lain terdapat kawasan seperti Tuananga dan Kertasari yang justru memiliki fondasi lebih jelas untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan,” kata Supardi.
Tuananga Ekowisata, Kertasari Pintu Masuk
Supardi menjelaskan Tuananga menyimpan kekuatan utama pada keaslian alam dan karakter sosial masyarakatnya. Lanskap alami, interaksi sosial otentik, serta pola hidup masyarakat yang belum terdistorsi industri pariwisata menjadikan wilayah ini potensial untuk ekowisata berbasis komunitas.
Sementara itu, Kertasari dinilai punya keunggulan aksesibilitas dan keterbukaan ekonomi. Wilayah ini relatif lebih siap menerima kunjungan wisatawan dalam skala lebih luas. “Kertasari berpotensi menjadi pintu masuk atau motor penggerak awal dalam ekosistem pariwisata di kawasan tersebut,” ujarnya.
Jika dua wilayah ini dikembangkan terintegrasi, kata Supardi, akan terbentuk model ideal: Kertasari sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan akses pasar, sementara Tuananga sebagai kawasan penyangga yang menjaga kualitas dan keberlanjutan destinasi.
Brang Ene Dinilai Belum Siap, Ada Konflik Perencanaan
FKPPM menilai dorongan menjadikan Brang Ene sebagai prioritas utama masih menyisakan catatan. Dari dinamika yang muncul, kesiapan sosial masyarakat belum solid, ditandai perbedaan pandangan dalam proses sosialisasi program.
Dari perspektif pasar, Brang Ene juga belum memiliki positioning destinasi yang kuat maupun basis permintaan wisata yang jelas. “Jika kondisi ini tidak diantisipasi, pembangunan berisiko menjadi sekadar penyediaan infrastruktur tanpa diikuti perputaran ekonomi yang nyata,” tegas Supardi.
Ia menambahkan, Tuananga dan Kertasari sudah memiliki modal awal lebih jelas. Keberadaan Bandara Kiantar yang akan beroperasi nantinya menjadi faktor penting menopang mobilitas wisatawan, dibandingkan wilayah yang masih harus “dipaksakan” menjadi destinasi.
Tumpang Tindih dengan Sentra Peternakan
Supardi juga menyoroti tumpang tindih perencanaan. “Kenapa harus Brang Ene? Sedangkan pada sektor lainnya Brang Ene juga ingin difokuskan sebagai wilayah sentra peternakan dalam perancanaan program KSB Maju Luar Biasa,” ucapnya.
Karena itu, FKPPM mendesak pemerintah menata ulang prioritas pembangunan pariwisata kerakyatan dengan pendekatan berbasis data dan realitas lapangan.
“Menguatkan wilayah yang sudah memiliki potensi nyata akan jauh lebih efektif dibanding membuka destinasi baru yang belum tentu memiliki daya saing,” kata Supardi.
“Kita tidak kekurangan tempat indah. Yang kita butuhkan adalah ketepatan dalam menentukan arah. Karena pariwisata yang berhasil bukan yang paling cepat dibangun, melainkan yang paling tepat dikembangkan,” tutupnya.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Sumbawa Barat terkait wacana pengembangan wisata Brang Ene.***
