LOMBOK TIMUR | FMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan surat keputusan pengawasan hewan kurban 2026. SK tersebut disebar ke seluruh kecamatan melalui UPT Puskeswan dan Dinas Peternakan.
“Kita di Kabupaten Lombok Timur sudah mengeluarkan SK Pengawasan Hewan Kurban. SK itu kita sebar ke semua kecamatan, melalui UPT Puskeswan dan Peternakan, di sana ada petugas kita, ada dokter hewan kita, ada para medis kita,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan Lombok Timur, Drh. Hultatang, Rabu (6/5/2026).
Hultatang menjelaskan, petugas melakukan tiga tahap pengawasan. Pertama, pendataan ternak yang akan dikurbankan. Kedua, pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong atau antemortem. Ketiga, pemeriksaan setelah dipotong untuk melihat organ dalam.
“Nanti dokter hewannya menyatakan bahwa hewan yang dikurbankan itu dagingnya boleh dikonsumsi dan dalam kondisi sehat,” ujarnya.
Menurutnya, total petugas yang dikerahkan hampir 400 orang, terdiri atas dokter hewan dan paramedis. Mereka tersebar di UPT kecamatan dan 225 desa di Lombok Timur.
“Dokter hewan akan memberikan arahan kepada paramedis untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan. Mereka yang memastikan ternaknya sehat, dagingnya ASUH atau aman, sehat, utuh, halal,” katanya.
Menurut dia, masyarakat umumnya tidak membeli sapi jauh hari. Jika dibeli H-20 Iduladha, biaya pakan dan perawatan membengkak.
“Masyarakat kita kan tidak mau membeli sapi dengan cepat. Kalau sekarang masih 20 hari, kalau mereka beli, mereka akan kasih makan sapinya. Sementara masyarakat kita lebih banyak patungan 7 orang 1 ekor dengan budget yang sudah ditentukan,” jelasnya.
Karena itu, pendataan intensif dilakukan H-7 hingga H-3. “Kalau tiga hari mungkin mereka tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya untuk pemeliharaan,” ujarnya.
Data Dinas Peternakan Lotim mencatat pemotongan hewan kurban 2024 sekitar 3.000 ekor. Pada 2025 melonjak jadi 6.484 ekor, naik hampir 50 persen. “Kalau tahun 2025, sapinya 3.394 ekor, kambingnya 3.090 ekor. Jadi 6.484 ekor,” paparnya.
Untuk 2026, kata dia, pihaknya memproyeksi kenaikan 5 persen. “Kita berani 5 persen lah kenaikannya. Apakah bisa 6 ribu lebih? Apakah turun? Apakah stagnan? Apakah meningkat?” katanya.
Faktor penentu meliputi kecepatan pendataan, kondisi ekonomi masyarakat, dan dukungan dana dari luar daerah. “Kita mengharapkan jangan sampai ada yang potong tapi tidak masuk data laporan,” tegasnya.
Ia meyakini masyarakat selektif memilih hewan. “Masyarakat kita yang beli hewan kurban itu pada pintar semua. Pasti ternak yang gagah. Karena mereka percaya setelah dipotong, itu akan menjadi kendaraan mereka,” ujarnya.***
