LOMBOK TIMUR | FMI – Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menegaskan peran petugas pengambil data Sensus Ekonomi (SE) 2026 sangat krusial. Menurutnya, para pendata merupakan ujung tombak yang menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan.
Hal itu disampaikan saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Selong, Jumat (29/5/2026). Bupati meminta petugas tidak sekadar mencatat, tetapi harus teliti dan cermat agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu data yang disajikan harus betul-betul benar,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya turun langsung ke lapangan. Ia melarang pendataan melalui pihak ketiga agar akurasi terjaga.
“Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar, tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan diamati juga. Itu bentuk kehati-hatian termasuk verifikasi,” pesannya.
Data hasil BPS, lanjutnya, menjadi rujukan terpercaya pemerintah dalam setiap perencanaan pembangunan.
Senada, Kepala BPS Provinsi NTB H. Wahyudin menyebut data SE 2026 menjadi dasar perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan komitmen SE 2026 menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan berguna.
Wahyudin meminta petugas menyelesaikan pendataan sebelum tenggat waktu. Sebab setiap minggu akan muncul data anomali yang wajib diselesaikan dalam tiga hari.
“Kita berharap bapak-ibu dapat melaksanakan pendataan tuntas sebelum waktu yang ditetapkan, karena sekarang ini kita serba cepat. Setiap minggu akan ada data anomali dan ini harus diselesaikan dalam tiga hari,” ujarnya.
Ia juga meminta peserta pelatihan menyimak materi dan berkonsultasi dengan instruktur untuk menyelesaikan kasus di lapangan sesuai kondisi daerah masing-masing.
Pelatihan diikuti 1.336 orang yang terbagi 34 kelas dan lima gelombang. Sebanyak 17 instruktur daerah terlibat. Pelatihan berlangsung hingga 13 Juni 2026. Melalui pelatihan ini diharapkan lahir SDM berkualitas, teliti, dan berintegritas yang memahami SOP serta metodologi SE 2026.
Pembukaan dihadiri Kepala BPS Lombok Timur, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, dan para instruktur daerah.***
