Lombok Timur, FMI – Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Timur setelah banyak di pertanyakan pemerhati sosial. Kini, dipertanyakan oleh aktivis mahasiswa. Rohman Rofiki, koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Timur (AMPLT) giliranya angkat bicara di Selong, Kamis (11/3/21)
Rofiki, sapaan akrab mantan Ketua LMND Lombok Timur ini mempertanyakan kembali ada apa dibalik Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang bersikukuh mempertahankan pendamping BPNT yang sudah di rekomendasikan oleh Kemensos, Ombusdman dan Dinas Sosial provinsi untuk diganti.
Rofiki lebih lanjut menjelaskan, akibat Dinsos Lotim ingin melabrak rekomendasi Kemensos, Ombudsman dan Dinsos Provinsi ini. Oknum-oknum di Dinsos Lotim terkesan tidak paham administrasi dengan di keluarkannya surat penarikan terhadap rekomendasi pendamping (PSBPK) Kabupaten Lombok Timur. Karena, surat penarikan ini secara hukum tidak akan membatalkan SK pendamping yang lain.
“Untuk itu saya minta ombusman segera evaluasi Dinsos Lombok Timur terkait rekomendasi yang tidak mau di jalankan oleh Dinsos Lombok Timur, dimana salah satunya terkait pendamping yang di rekomendasikan untuk di ganti,” ujar Rofiki.
Terlebih dari informasi yang kami dapat dari jejaring yang ada di Kemensos, jika SK definitif untuk Lombok Timur sudah keluar. Kecuali, untuk tiga kecamatan masih kosong, itu artinya Kemensos sudah tegas dan jelas terhadap pendamping Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Selong.
Disamping yang perlu di evaluasi adalah ada informasi yang didapat jika oknum di Dinsos sosialisasi dengan masif, dimana isi sosialisasinya melawan pedum, yakni mengarahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk hanya mengambil dua jenis item komoditi (barang) yakni beras dan telur.
“Jika sudah begini aparat penegak hukum tidak boleh diam saja. Ayo lakukan pemanggilan terhadap oknum-oknum di Dinsos, jangan sampai aparat penegak hukum juga terkesan bermain mata dengan pengusaha beras,” ujar sang demonstran ini menutup pernyataan sikapnya.
Redaksi-FMI
