Dibandingkan Tahun Sebelumnya, Serapan Anggaran Triwulan Pertama 2021 Mengalami Kenaikan.

Lombok Timur, FMI – Penyerapan anggaran di wilayah kabupaten Lombok Timur pada triwulan pertama tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada tahun 2020 lalu.

Pada akhir triwulan pertama tahun 2020, pengeluaran belanja Negara hanya sebesar 10,88 persen, sementara pada periode yang sama di tahun 2021 total penyerapan Belanja Negara mencapai 17,22 persen atau sebesar Rp. 164,64 miliar dari angka Rp. 955,91 miliar.

Jika dirinci angka 17,22 persen tersebut, termasuk Belanja Pemerintah Pusat terserap Rp. 70,84 miliar (19,77 persen), sementara Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terserap Rp. 93,80 miliar (15,70 persen).

Hal itu terungkap dari pemaparan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB dalam agenda One on One Meeting bersama Bupati Lombok Timur, Kamis (15/4/21)

Pada kesempatan itu, Bupati HM Sukiman Azmy mengharapkan, jajarannya dapat mengejar ketertinggalan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD yang hadir dapat memberikan petunjuk dan saran yang disampaikan untuk progresivitas pembangunan di daerah ini.

Sementara itu, Kepala Kanwil Sudarmanto mengingatkan pentingnya menjaga momentum pencairan dana untuk mendapatkan hasil yang optimal, terlebih dahulu pada masa pandemi di mana belanja pemerintah diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat.

“Momentum uang keluar akan berbeda hasilnya ketika waktunya tidak tepat,” jelasnya pada pertemuan yang berlangsung Kamis (15/4/21) di Ruang Rapat Bupati tersebut.

Ia juga mengingatkan satu OPD yang belum ada realisasi sama sekali. Kondisi itu disebutnya mengkhawatirkan. Karenanya meminta tidak hanya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, melainkan juga jajaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), untuk dapat melihat realisasi tersebut.

Dipaparkan pula sampai berkahirnya triwulan pertama belum ada realisasi DAK Fisik. Nilai DAK Fisik tersebut mencapai Rp. 282,83 miliar.

Sudarmanto mengingatkan agar dana ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berhemat di masa-masa mendatang. Sementara untuk Dana Desa sebesar Rp. 314,80 miliar pada tahap pertama telah diserap oleh 233 Desa.

Pada kesempatan itu disampaikan pula Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMI), serta dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tersedia.

Pemda Kabupaten Lombok Timur membantu mendorong penyerapan dana oleh masyarakat melalui berbagai program tersebut dengan koordinasi antar OPD.

One on One Meeting ini ditutup penandatanganan Fakta Integritas antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kanwil DJPb Provinsi NTB, dan KPPN Selong.

Redaksi-FMI