Lombok Timur, FMI – Sebagai langkah awal kegiatan pengembangan kurikulum Prodi yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang mengakomodir program kebijakan MBKM Kemendikbudristek. Prodi Bahasa Inggris FKIP UGR menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan tingkat perguruan tinggi dalam bentuk Focus Discussion Group (FGD), bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 UGR, Sabtu (5/6/21)
Kegiatan itu di jalankan guna mendapatkan output berbentuk kebijakan Rektor tentang implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Tingkat Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Prodi.
Fasilitator pada kegiatan tersebut, Muh Saleh, S.Ip., MH, Dosen tetap Fakultas Hukum UGR dan Mantan Komisioner KPU Lombok Timur 2 (dua) Periode yang sekaligus sebagai peneliti dan pengamat kebijakan publik, dan Tim KSKI PBI FKIP UGR.
Selain itu, turut hadir dalam acara FGD tersebut Ketua Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Lombok, Rektor UGR, Wakil Rektor 1 bidang Akademik dan Pembelajaran, Wakil Rektor 2 bidang Kepegawaian, Administrasi, dan Keuangan, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Dekan se-lingkup UGR, Ketua Program studi se-lingkup UGR, Kepala Biro, Direktur Lembaga Penjaminan Mutu, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan unsur Dosen.
Pada kesempatan itu, Ketua Tim Pelaksana Program KSKI, Mawardi, S.S., M.Pd., dalam sambutan singkatnya menyebutkan bahwa FGD tersebut merupakan kegiatan tahap awal dari serangkaian kegiatan pengembangan kerja sama kurikulum program studi PBI FKIP UGR yang akan dilaksanakan di tingkat fakultas dan prodi.
Menurutnya, kegiatan itu meliputi perumusan pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi MBKM, workshop penyelarasan kurikulum prodi saat ini dengan kebijakan MBKM, penyusunan dokumen pendukung implementasi MBKM, dan penyusunan dokumen mutu serta pelaksanaan MBKM dengan berbagai bentuk.
Ia juga mengatakan bahwa FGD ini dimaksudkan untuk mendapatkan input sebanyak- banyaknya sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan naskah kebijakan implementasi MBKM di UGR.
“Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dan situasi yang terus berubah-berubah (uncertainty) merupakan keniscayaan bagi perguruan tinggi untuk melakukan revitalisasi atau pengembangan kurikulum dengan melibatkan pihak eksternal, apalagi pesatnya perkembangan teknologi digital di era revolusi industry 4.0 dan society 5.0 yang diprediksi akan sangat berpengaruh pada pendidikan,” terangnya
Kegiatan pengembangan kurikulum seperti ini, kata Mawardi, dimaksudkan agar prodi memiliki perangkat-perangkat atay infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka memberikan mahasiswa ruang yang cukup selama 3 semester (setara 60 SKS, red), hal itu, lanjutnya, untuk mencari pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya di luar prodi.
Sementara itu, Rektor UGR, Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan, S.H., M.M dalam sambutannya mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan tersebut, mengingat urgensinya dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis.
Mantan Bupati Lombok Timur tersebut, mengingatkan kembali bahwa konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Kemdikbudristek sangat relevan dengan filosopi pendirian UGR yaitu memberikan kebebasan kepada mahasiswa dan civitas akademika dalam mengembangkan fikiran dan pengetahuannya.
“Tiada kemajuan tanpa kebebasan berfikir,” sebutnya.
Menurutnya, dalam setiap program UGR ke depan harus berbasis pada target, bukan semata pada administrasi yang kaku. Kemampuan mahasiwa dalam bidang lieterasi baru seperti literasi teknologi, literasi komunikasi, dan literasi budaya harus menjadi yang utama dalam kurikulum PT yang akan dikembangkan.
“Mengingat, pekerja keras gak bisa kaya. Namun kalah dengan orang yang menguasai teknologi.” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, tingkat literasi muda yang sangat rendah hari ini menjadi hal yang harus diberikan perhatian oleh para dosen dan pihak terkait. “Generasi muda saat ini tidak senang membaca konten yang panjang. Hal ini merupakan fakta yang harus menjadi perhatian para dosen dan stakeholder terkait,” tegasnya
