Lombok Timur, FMI – Puluhan anggota Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Lombok Timur hearing ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuntut dana insentif yang sudah dijanjikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur sebelumnya, bertempat di ruang rapat lantai II DPRD Lotim, Rabu (23/6/21)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Dewanto mengatakan bahwa sekolah swasta bagian dari mitra dan memiliki misi yang sama dengan pemerintah untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Karena itu, mereka sangat layak menyampaikan aspirasi ke DPRD untuk mendapatkan insentif.
Dewanto sapaanya, menuturkan bahwa pemerintah daerah sangat mempertimbangkan soal insentif tersebut, tetapi kembali pada kemampuan kita, dan Pemda pernah memberikan insentif.
“Selama ini kita sudah memberikan tapi belum kepada kepala sekolahnya, kalau guru-guru dari seluruh janjang pendidikan Swasta sudah kita berikan dengan jumlah penerima sekitar 847 guru, dibayar setiap 4 bulan sekali,” ungkapnya
Masih kata dia, jumlah kepala sekolah Swasta yang dicover 156, jika dengan wakil kepala sekolah jumlahnya 312, kalau mengacu pada nominal yang sama yakni 750 perbulan kemudian di kalikan 12 itukan angka yang cukup signifikan, kata Dewanto dan menyebutkan bahwa itu menjadi pertimbangan sehingga hari ini hanya mampu memberikan insentif pada swasta.
“Pada prinsipnya pemerintah daerah tetap memperhatikan,” tukasnya
Sementara itu, Ketua MKKS SMP Swasta Lotim menyebutkan bahwa sudah sejak dulu di berikan harapan palsu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.
“Semenjak pengukuhan kepala sekolah SMP swasta sudah di janjikan dan tetap itu berupa janji sampai sekarang,” ujarnya
Ada 156 kepala sekolah SMP Swasta MKKS, dan untuk insentif itu dijanjikan Kadis Dikbud lama sebanyak 146 ditambahkan dengan wakil kepala sekolah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori menjelasakan sebanyak 312 kepala sekolah SMP swasta yang diusulkan dalam hearing tersebut, DPRD akan menghitung apakah daerah mampu memberikan insentif atau tidak.
“Yang mereka tuntut itu untuk insentif kepala sekolah tapi kalau kita lihat di struktur sekolah itu, ada Wakil kepala sekolah juga, makanya kita harus hitung juga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Untuk itu kata Daeng Paelori, jangan sampai lembaga swasta itu dipolitisir dengan menjanjikan yang di luar kemampuan daerah, akan tetapi harus diperhatikan sebagai sebuah penghargaan. (FMI-001)
