Lombok Timur, FMI – Rektor Universitas Gunung Rinjani (UGR), Dr. H. Ali Bin Dachlan menilai rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meminjam dana 750 Miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) milik Pemerintah Pusat untuk menambal defisit APBD NTB adalah cara yang keliru.
“Ini cara keliru, sebab PT SMI mendapat dana dari APBN, kemudian APBN mendapat dana dari sebagian utang dan pajak,” ujar Ali BD pada akun Facebook miliknya, Minggu (11/7/21)
Kemudian dikatannya, utang tersebut melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) dan lain-lain, termasuk pinjaman luar negeri.
Mantan Bupati Lombok Timur itu juga mengatakan, jika dana tersebut di pinjamkan pada Pemprov, maka Pemprov juga harus membayar bunga pinjaman.
“Hal itu berarti Pemerintah membayar bunga pinjaman dua kali, karena uang yang akan dipakai membayar oleh Pemprov juga berasal dari Pemerintah Pusat, baik itu dalam berbagai dana seprti proyek, DAK, DAU dan lain sebagainya,” imbuhnya
Masih kata Rektor UGR itu, memang Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi merasa kesulitan karena adanya covid 19. Tetapi dalam penyusunan anggaran, harus sudah dipersiapkan faktor ketidakpastian melalui anggaran tak terduga.
“Pemprov NTB harus mulai belajar mengelola anggarannya, bukan dengan istilah sekeno dateng, sekeno bueq,” tandasnya (FMI-001)
