Lombok Timur, FMI – Beredarnya vidio perdebatan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB (DPRD NTB) dengan petugas kepolisian yang melakukan penyekatan PPKM Darurat di pintu masuk kota Mataram, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur NTB mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan.
Kali ini, Forum Kajian Strategis Mahasiswa NTB Jakarta angkat bicara terkait dengan perdebatan tersebut.
Ketua Umum Kajian Strategis Mahasiswa NTB, M. Ahwal mengatakan, seharusnya anggota dewan menunjukkan sikap patuh terhadap aturan yang berlaku sehingga bisa menjadi contoh yang baik kepada masyarakat.
“Jika ingin berdebat soal aturan kan bisa dengan cara-cara yang sudah di atur dengan tidak menghilangkan etika-etika sebagai anggota DPRD,” ujar Ahwal yang juga Fungsionaris PB HMI Periode 2021-2023 itu kepada wartawan, Kamis (15/7/21)
Dikatakannya, dengan masih tingginya penularan covid-19 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditandai dengan peningkatan kasus harian covid-19, Gubernur NTB telah mengeluarkan SE Nomor: 180/08/KUM/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro
Kata Ahwal, tentu penyekatan yang dilakukan pemerintah di beberapa titik jalur keluar masuk di Kabupaten dan kota menjadi salah satu langkah yang diterapkan dalam pelaksanaan PPKM.
“Adapun masyarakat yang diperbolehkan melintasi pos penyekatan apabila dapat menunjukkan kartu vaksinasi dan swab antigen,” imbuhnya (FMI-001)
