Mataram, FMI – Keberadaan perpustakaan di setiap instansi pendidikan (Sekolah, red) akan menentukan mutu siswa dan sekolah. Karena itu, pengadaan buku-buku referensi harus didukung untuk meningkatkan literasi dan mutu siswa serta guru.
Hal itu dikatakan kepala perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mataram Murni Kurnia, S.Pd MM melalui keterangan tertulis yang diterima Tim Redaksi FMI pada Kamis (26/8/21)
Menurutnya, perpustakaan SMAN 1 Mataram selama ini banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan literasi dan mutu siswa, tapi tidak di dukung oleh kebijakan penentu anggaran. Dalam hal ini, disebutnya pengadaan buku wajib dan pembelian buku pendamping yang sangat kurang.
“Perpustakaan sekolah harus bagus, rapi, bersih dan nyaman. Sehingga siswa betah untuk membaca,” ujar Kepala perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mataram Murni Kurnia, S.Pd MM, Kamis (26/8/21).
Dikatakannya, pengelola perpustakaan sudah sangat memahami bagaimana menyusun rencana kerja perpustakaan sekolah dan mendayagunakan bahan pustaka kepada peserta didik serta melayani kebutuhan siswa.
Kemudian kata dia, pihaknya belum bisa meyakinkan pihak sekolah bahwa keberadaan perpustakaan ini menentukan mutu para siswa dan sekolah dengan menyediakan buku teks utama. Seperti yang tertuang dalam lampiran satu pengelolaan dana BOS.
“Dalam lampiran itu ada biaya pengembangan perpustakaan dalam bentuk pemenuhan buku utama setiap peserta didik memenuhi rasio satu buku untuk peserta didik,” ujarnya
Buku wajib masih sangat kurang, karena jumlah siswa setiap tahun meningkat dari 10 rombel menjadi 12 rombel. Belum lagi, ujarnya buku yang dipinjam siswa ada yang hilang atau rusak.
“Sebagai kepala perpustakaan, saya sudah mengajukan pembelian buku utama dari dana BOS, tetapi belum di anggarkan oleh pemangku kebijakan sekolah,” kata dia, kemudian mengatakan, mutu sekolah dan siswa sangat ditentukan oleh referensi utama atau pendukung
“Para siswa yang lulus dari sekolah dan memegang selembar ijazah tidak akan berarti tanpa ada proses transfer ilmu dari hasil mereka membaca,” kata dia
Lanjut ia menerangkan, buku wajib seharusnya memenuhi rasio 1 buku untuk setiap peserta didik pada setiap mata pelajaran. Hal itu dia atur dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang juknis pengelolaan dana BOS reguler. Salah satunya, pembiayaan pengembangan perpustakaan dengan menyediakan buku teks utama.
“Dua tahun ini tidak ada anggaran pembelian buku satu lembarpun dari dana BOS,” tegasnya
Masih kata dia, ada beberapa orang tua siswa melakukan protes karena anaknya tidak dapat buku. “Kami sangat memaklumi itu, tetapi kami hanya melayani dan mengurus hal yang bersifat teknis di perpustakaan. Tidak ada hak dalam menentukan anggaran pembelian buku,” ungkapnya
Kemudian kata dia, pihaknya sudah membuat usulan pembelian buku dengan melampirkan kekurangan dan jenis buku dari dana BOS, tetapi mungkin bukan prioritas sehingga sekolah masih menunda. (FMI-001)
