Mataram, FMI – Puluhan masa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Mataram menggelar aksi demonstrasi dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf dengan rute kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kantor Gubernur NTB..
Demo yang dilakukan kader HMI Mataram tersebut berakhir ricuh. Kejadian itu bermula kader HMI melakukan aksi di Depan Kantor DPRD NTB, Kamis (21/10/21). Sekitar Pukul 10.00 Wita.
Terlihat aksi tersebut disertai pembakaran ban bekas. Disaat yang bersamaan, massa aksi menyampaikan orasi menuntut dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf menimbulkan reaksi dan ketegangan aparat Kepolisian Polresta Mataram. Sehingga massa aksi yang tergabung dalam HMI dipukul mundur polisi.
Dalam kejadian itu, Tiga kader HMI alami luka-luka, satu diantaranya mengalami luka robek pada bagian kepala.
Koordinator Lapangan (Korlap), Dwi Alan Ananami Putra menyayangkan sikap aparat kepolisian Polda NTB yang tidak care terhadap massa aksi. Tindakan premanisme tersebut tidak dibenarkan dalam Negara Hukum dan Demokrasi.
Menurutnya, Demo yang dilakukan HMI Cabang Mataram itu, menyambut dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf dengan Hastag Rapor Merah dua tahun Kabinet Indonesia maju alami kemunduran.
“Dari sejumlah kajian ilmiah, survey, fakta dan kondisi empiris menjadi bukti yang terlampau cukup untuk rezim hari ini yang di anggap gagal menahkodai Indonesia,” ujarnya
Lanjut dia, bagaimana dengan janji kampanye pada pemilu 2019 lalu, yakni “Lima tahun ke depan Jokowi-Ma’ruf akan menuntaskan segala jenis masalah yang ada di Negeri ini. Mulai dari kemiskinan, pembangunan dan pendidikan. Itu akan terus digenjotnya.
“Saya mengutip peryataan Jokowi. Yang kira-kira begini penyampaiannya, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apa pun yang terbaik untuk negara
akan saya lakukan,” kata Alan Ananami dalam orasinya mengutip peryataan Jokowi saat kampanye dulu
“Malah terdengar sebagai omong kosong, tidak lebih dari dalih-dalih yang
lacurkan,” sambungnya.
Sementara, PJ Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Pahri Rahmat mengatakan di awal pemerintahan periode keduanya, Jokowi-Ma’ruf dengan telanjang menampakan libido kekuasaannya yang banal melalui inisiasi atas Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Kata dia, Undang-undang tersebut serupa siluman tak berwujud seperti tuyul. Adanya eksploitatif yang dikendalikan oleh majikan pengeruk keuntungan yang bekerja dibelakang layar, tanpa kejelasan dan kepastian.
Dengan sejumlah kajian yang
dilakukan oleh akademisi dan guru besar berkesimpulan sama, bahwa Undang-undang ini berpotensi meningkatkan eksploitasi, cacat dan sarat akan kepentingan.
“Bisa kita lihat apa yang terjadi di Kepemimpinan hari ini,”cetusnya.
Belum lagi kasus kekerasan, tercatat 402 orang jadi korban kekerasan brutal aparat saat melakukan aksi demonstrasi.
“Hak Asasi Manusia tidak ada harganya di jaman sekarang semuanya omong kosong,”ucapnya.
Sebagai informasi berikut tuntutan HMI Cabang Mataram:
1. Mendesak Presiden Untuk Segera Menerbitkan PERPPU Atas Pengesahan UU Cipta Kerja.
2. Mendesak Presiden Untuk Segera Menerbitkan PERPPU Atas Pengesahan UU KPK.
3. Mendesak Presiden Untuk Mengevaluasi Kinerja POLRI dan TNI Terkait Dengan Maraknya Represifitas Terhadap Kebebasan Sipil.
4. Meminta Presiden Untuk Segera Membentuk Tim Investigasi atas Seluruh Pelanggaran yang dilakukan Negara Terhadap Rakyat.
5. Menuntut Presiden Untuk Menegakkan Demokratisasi Institusi Pendidikan.
6. Mendesak Presiden Untuk Menindak Dengan Tegas Kelompok Oligarki yang diduga Melakukan Deforestasi dan Perusakan Lingkungan. (*)
