Lombok Timur, FMI – Desa, Kecamatan, dan Kabupaten adalah sebuah kesatuan dalam sistem Pemerintahan. Setiap komponen ini harus saling mendukung untuk terwujudnya tujuan bersama. Demikian pula dalam berbagai kebijakan.
Hal tersebut diantaranya menjadi penekanan Bupati saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung Rabu (27/10).
Kaitan dengan itu pula Bupati mengingatkan Kepala Desa untuk tidak buru-buru menolak sebuah kebijakan. Penting untuk menelaah dan menganalisanya.
Bupati mencontohkan kebijakan Pemda untuk mengalihkan tanah pecatu desa induk ke desa hasil pemekaran. Kebijakan tersebut mendapat penolakan sejumlah Kepala Desa.
Menurutnya langkah tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan dengan mengutamakan kemajuan pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat,
“Pelajari dulu kebijakan Pemerintah, jangan langsung ditolak,” pesannya. Ia mengingatkan desa yang menolak tidak akan mendapatkan alokasi dana desa (ADD).
Karena itu Bupati Sukiman mengajak Kepala Desa untuk bekerja sama dengan baik serta berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten, termasuk pula melalui FKKD. Diharapkan FKKD mampu menjembatani Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.
Selama ini kerja sama dengan desa dinilai sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan dan prestasi yang diraih sejumlah desa. Keberhasilan Lombok Timur menyelesaikan vaksinasi lebih dari 100 ribu dosis dalam tiga hari secara mandiri disebut Bupati sebagai salah satu wujud kerja sama tersebut.
Bupati juga mengharapkan dukungan Kepala Desa dan FKKD untuk perbaikan dan peningkatan kualitas SDM Lombok Timur yang salah satu barometernya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ditarget IPM Lombok Timur dalam dua tahun ke depan meningkat dan menduduki posisi paling tidak ke tujuh dari 10 kabupaten/ kota yang ada di provinsi NTB.
Bupati juga mengapresiasi komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pengurus FKKD selama ini dan berharap ke depan dapat semakin ditingkatkan. Ia percaya FKKD yang kuat dan bermartabat akan menjadikan desa hebat.
Karena itu Musda ini harus dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kemajuan desa, dan mampu berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah. (FMI)
