Lombok Timur, FMI – Wakil Bupati Lombok Timur H. Rumaksi Sj menerima Daftar isian Penerimaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun 2022 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Selong.
Tahun anggaran 2022 mendatang Lombok Timur mendapatkan dana transfer daerah sebesar lebih dari Rp. 649,685 milyar dan dana untuk Satuan Kerja (Satker) sebesar Rp. 371, 692 milyar lebih. Total dana tersebut naik sebesar 6,9 persen dibanding tahun 2021 lalu.
Wakil Bupati membuka sambutannya dengan keprihatinan terhadap berbagai bencana yang terjadi di Indonesia termasuk di provinsi NTB.
Terkait penyerahan DIPA Petikan tahun anggaran 2022 Wabup berharap agar seluruh OPD dapat segera bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu koordinasi dan sinergi perlu ditingkatkan seperti halnya tema yang diangkat pada kegiatan tersebut.
“Tingkatkan sinergi demi pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur,” ujar Rumaksi sapaan karib Wabup Lotim, Selasa (14/12/21) kemarin.
Lanjut Wabup menekankan kepada seluruh pimpinan OPD kuasa pengguna anggaran (KPA) agar berkonsultasi dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Kepolisian dan Kejaksaan Negeri.
Hal tersebut, kata dia sebagai bentuk kehati-hatian. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya segera melaksanakan berbagai kegiatan karena belanja pemerintah merupakan penggerak perekonomian rakyat.
Sementara dalam sambutannya Yuspartinah menyampaikan sampai minggu kedua Desember, KPPN Selong selaku Kuasa Bendahara Umum Negara telah mencairkan 97,67% Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan menyalurkan Dana Transfer Daerah di Wilayah Kabupaten Lombok Timur atau senilai Rp. 932,997 milyar lebih dari pagu Rp. 955,184 milyar.
Ia merinci dana tersebut untuk belanja pegawai, belanja barang, serta belanja modal dan Dana Transfer Daerah.
Menyinggung kondisi pandemi yang berdampak luas, Yuspartinah menyebut pihaknya mengapresiasi seluruh jajaran satker Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang telah bekerja keras dalam proses pengelolaan keuangan negara sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik.
“Realisasi anggaran satker KPPN Selong yang mencapai 98% pada awal Desember disebutnya sebagai bukti nyata komitmen KPA mendukung kebijakan Pemerintah,” ujarnya
Diungkapkan pula perkembangan pengelolan keuangan negara di bidang Teknologi Informasi di tingkat K/L yang pesat. Terbukti implementasi SAKTI full modul, yaitu aplikasi yang mengintegrasikan proses pengelolaan anggaran mulai dari proses perencanan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
Selain aplikasi SAKTI, pengelolaan Uang Persedian (UP) dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem Marketplace dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Wujud apresiasi atas kinerja satker dalam implementasi pengelolaan dana UP dengan mekanisme pembayaran melalui Marketplace dan KKP selama tahun 2021 serta sinergi dan dukungannya dalam Hari Bhakti Perbendaharaan, KPPN Selong memberikan piagam penghargaan kepada Satker K/L dan Bendahara Pengeluaran dengan kinerja terbaik.
Apresiasi ini, kata dia, diberikan sebagai motivasi bagi Satker untuk lebih meningkatkan kinerjanya demi keberhasilan pelaksanaan anggaran di tahun mendatang. Satker dengan kinerja terbaik berdasarkan jumlah transaksi belanja dengan Marketplace dan pembayaran dengan KKP terbanyak dalam tahun 2021.
Senada dengan Wabup, Yusaprtinah juga meminta satker segera menyusun rencana kegiatan agar dapat segera pula melaksanakan pencairan dana DIPA sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Ditegaskannya bahwa perencanaan yang baik sangat diperlukan agar penyerapan tidak menumpuk di akhir tahun. Dengan demikian satker dapat melaksanakan dan memanfaatkan APBN 2022 secara maksimal dan memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas, utamanya sebagai stimulus mendukung pemulihan ekonomi nasional. (*)
