LOMBOK TIMUR – FMI.COM
Hadir selama 10 tahun dalam upaya penguatan dan pemberdayaan perempuan, Oxfam Great Britain bersama Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Lombok Timur menandatangani perjanjian kerjasama terkait pemberdayaan perempuan dan ketangguhan menghadapi bencana.
Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut langsung ditandatangani oleh Bupati HM. Sukiman Azmy yang berlangsung Senin (24/1) di Ruang Rapat Utama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.
Bupati Sukiman dalam sambuatannya mengapresiasi kinerja Oxfam yang telah hadir tak kurang dari 10 tahun dalam upaya penguatan dan pemberdayaan perempuan di daerah ini. Menurutnya fokus lembaga tersebut adalah diantara tujuh indikator kesejahteraan masyarakat. Karena itu pula Bupati meminta agar kerja sama dengan Oxfam dapat lebih diperluas di indikator lainnya.
Terkait tujuh indikator kesejahteraan, Bupati memaparkan sekilas kondisi Lombok Timur saat ini, diantaranya masih tingginya angka kemiskinan, persoalan pengangguran, angka kematian ibu dan bayi, hingga indeks pembangunan manusia (IPM). Secara khusus Bupati memberikan penekanan pada angka kematian ibu dan bayi.
“Diperlukan inovasi untuk menekan hingga sekecil mungkin kasus kematian ibu dan bayi, ” ujar Bupati sembari menyebut kematian ibu dan bayi disebabkan pernikahan usia anak hingga keterlambatan rujukan.
Lebih tegas, Bupati meminta agar seluruh pihak terkait, utamanya kepala Puskesmas, memberikan perhatian serius untuk ketepatan dan kecepatan rujukan. Rujukan diminta memprioritaskan fasilitas kesehatan (faskes) Pemerintah dibanding faskes swasta, terlebih faskes pemerintah memiliki peralatan yang sudah sangat lengkap.
Perwakilan Oxfam di Lombok Timur Adi Pratama menyebut dalam 10 tahun ini pihaknya fokus pada kepemimpinan perempuan seperti penghentian kekerasan berbasis gender dan ketangguhan perempuan dalam bencana dengan isu besar pada pemberdayaan perempuan.
Dalam kegiatan organisasi ini bekerja sama dengan lintas sektor mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), juga lembaga non pemerintah lainnya. ***
