LOMBOK TIMUR | FMI.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Lombok Timur melakukan aksi demonstrasi depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (11/4)
Aksi Demonstrasi ini dilakukan atas dasar berkembangnya isu-isu nasional seperti penundaan pemilu pada tahun 2024, kenaikan BBM, kelangkaan bahan pokok yang terjadi belakangan hari ini dan juga terkait issue daerah yakni melebarnya pembangunan gerai ritel modern (Indomaret dan Alfamart) di Lombok Timur.
Dalam orasinya di depan kantor Bupati Lombok Timur, Koordinator Lapangan (korlab) Ar Yandis mengatakan, Bupati Lombok Timur harus tegas dan serius dalam menyikapi isu-isu yang bersifat nasional maupun lokal di Lombok Timur ini diantaranya terkait dengan melebarnya pembangunan gerai ritel modern (Indomart dan Alfamart).
Menurutnya, bukan solusi yang di dapatkan oleh masyarkat, melainkan hanya masalah.
“Kehadiran ritel-ritel sangat mengganggu dan menghambat bahkan membunuh perputaran roda ekonomi Usaha masyarakat kecil Menengah (UMKM) Pedagan kaki 5, pedagang asongan dan lain sebagainya,” tegasnya.
Lebih lanjut ia juga menyoriti masalah pandemi global seperti ini, Pemerintah Daerah tidak hanya berbicara masalah menyelamatkan nyawa PAD, tapi juga harus bicara bagaiaman menyelamatkan nyawa ribuan Pedagang kecil menengah dari cengkraman Gerai Ritel moderen.
“Pemerintah Daerah harus perjelas batas-batas pembangunan Ritel sesuai Dengan Perda No 3 tahun 2019,” jelasnya.
Masalah lainya, kata dia, kontribuasi tambang dan tambak yang beroprasi di wilayah Hukum kabupaten Lombok Timur jumlahnya sangat banyak, tapi tidak berdampak pada pembangunan Daerah dan kesejahteraan rakyat Setempat.
Pasalnya lanjut yudis, banyak tambak dan tambang hanya memanfaatkan fasilitas publik seperti jalan Umum, “Sekarang banyak jalan Umum yang sudah tidak layak pake karena akibat Lalulintas Aktivitas tambang dan tambak,” tukasnya
Setidaknya ada 4 tuntutan yang disampaikan oleh PC IMM dan ITKES Muhammadiyah berdasarkan analisa lapangan diantaranya.
1. Menuntut DPRD Lombok Timur untuk segera mendesak presiden Joko Widodo agar menolak keras dan memberikan pernyataan sikap terhadap usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
2. Menuntut DPRD Lombok Timur untuk segera mendesak presiden Joko Widodo agar memastikan kembali stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM, dan ketahanan pangan lainnya.
3. Mendesak DPRD Lombok Timur mengkaji kembali perda nomor 3 tahun 2019 terkait dengan evaluasi pembatasan ritel modern di Lombok Timur.
4. Mendesak pemerintah daerah untuk memberikan teguran keras kepada PT, tambang dan tambak yang kurang maksimal memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. ***
Demo Depan Kantor DPRD dan Bupati Lotim, PC IMM Soroti Issue Nasional Bahkan Issue Daerah
