LOMBOK TIMUR | FMI – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin membeberkan langkah strategis menyelamatkan anggaran yang selama ini dinilai tidak efisien. Terutama pada beban Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ke PLN yang mencapai Rp19 miliar per tahun.
“Nilai sebesar itu tidak sebanding dengan kondisi penerangan yang dirasakan masyarakat. Banyak titik lampu jalan kabupaten maupun kecamatan yang tidak menyala, meski secara administratif terdata belasan ribu titik,” kata Bupati dalam sambutannya diacara pendistribusian bantuan Baznas Lotim, Kamis (2/7/2026).
Sebagai solusi, kata dia, Pemkab Lombok Timur tengah menggodok skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui skema ini, Pemda akan membangun dan memiliki aset lampu penerangan jalan umum p(PJU) mandiri, mulai dari tiang, lampu, hingga sistem pengelolaannya.
“Melalui skema KPBU, anggaran Rp19 miliar dari pajak rakyat yang selama ini manfaatnya kurang terasa, akan kita putar jadi investasi jangka panjang. Kita kontrak pihak ketiga untuk membangun dan memelihara. Ke depan aset itu menjadi milik Pemda. Efisiensi listriknya juga bisa menekan biaya operasional menjadi Rp6 sampai Rp7 miliar per tahun,” urainya.
Jika regulasi dan persiapan KPBU rampung, lanjut Bupati, program prioritas penerangan jalan akan menyasar kawasan padat penduduk dan pusat mobilitas. Kota Selong dan Kecamatan Sakra Timur yang punya potensi pertanian besar menjadi target utama.
Jalan yang terang diharapkan memberi rasa aman sekaligus menghidupkan ekonomi masyarakat bawah, terutama pedagang dan petani yang beraktivitas sejak dini hari.
“Jalan-jalan akan kita buat terang semua. Jadi saat bapak-ibu ke pasar membeli sayur atau membawa hasil bumi saat subuh atau petang, tidak perlu meraba-raba di kegelapan lagi. Ini bentuk nyata uang rakyat dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat,” tegasnya.***
