LOMBOK TIMUR | FMI – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengagendakan rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTB.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur pada Jumat, 27 Februari 2026 tersebut, dipimpin langsung Bupati Haerul Warisin. Kegiatan ini dalam rangka evaluasi program tahun 2025 dan perencanaan program kegiatan tahun 2026.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, kata Bupati, berkomitmen untuk memenuhi hak-hak masyarakat terkait pelayanan akses keuangan.
“Pelayanan akses keuangan merupakan hak penuh masyarakat. Melalui akses keuangan yang cepat, handal, dan nyata tentu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.
Menurut Bupati, Lombok Timur memiliki sumber daya alam yang sangat memungkinkan untuk percepatan akses keuangan dan percepatan komponen ekonomi. Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cukup banyak.
“Kita telah menggelontorkan bantuan dengan total Rp20 miliar kepada 21 ribu pelaku UMKM di Lombok Timur. Sehingga dengan stimulan itu diharpakan pelaku UMKM tak lagi terlilit utang kepada rentenir berkedok koperasi,” pungkasnya
Selain itu, jelas dia, ada pula bantuan dalam bentuk pemberian pinjaman yaitu Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) dan program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) sebagai inisiatif OJK dan TPAKD untuk mengintegrasikan layanan perbankan atau keuangan syariah, literasi, dan digitalisasi ke dalam lingkungan pondok pesantren.
“Selain itu, adapula program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak dini, dengan target setiap pelajar memiliki rekening tabungan,” ujar Bupati
Disamping itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas atensi yang diberikan oleh OJK sehingga akses keuangan dapat berjan begitu cepat, lancar, dan tepat sasaran, serta menghantarkan Lombok Timur menjadi satu-satunya Kabupaten di Indonesia Timur yang mendapatkan Juara 1 TPAKD se-Indonesia.
“Berkat pembinaan dari OJK, untuk itu terima kasih kepada beliau dan jajarannya,” ungkapnya.
Tahun ini Lombok Timur setidaknya telah meraih Penghargaan tingkat Nasional, diantaranya Juara 1 TPAKD, Juara 1 TP2DD, lalu penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Penghargaan Kategori Kabupaten/Kota berprestasi di wilayah Indonesia Timur.
“Tentu ini merupakan kerja sama kita semua. Apa yang menjadi program khusus dari TPAKD harus kita dukung bersama. Karena bagaimanapun hak masyarakat untuk mengakses keuangan dengan cepat,” tambahnya.
Rakor dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB beserta jajarannya, pimpinan OPD anggota TPKAD, Lembaga keuangan mitra, serta Pimpinan Pondok Pesantren.***
