MATARAM | FMI — Seorang pegawai Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan sejumlah persoalan serius yang tengah dihadapi rumah sakit tersebut. Ia menyebut kondisi internal saat ini dinilai cukup kompleks dan telah berlangsung dalam waktu yang lama, mencakup aspek kesejahteraan tenaga kesehatan, kebijakan jasa pelayanan (jaspel), hingga sistem manajemen keuangan dan operasional.
Menurutnya, kebijakan pemotongan jasa pelayanan mulai dirasakan sejak tahun 2025 dan berlanjut hingga 2026. Dampaknya dirasakan oleh seluruh tenaga kesehatan, terutama pegawai non-PNS dan perawat. Penurunan jaspel ini disebut berdampak langsung pada kondisi ekonomi serta menurunkan motivasi kerja para pegawai.
“Secara umum, kesejahteraan tenaga kesehatan menurun. Banyak yang mengeluh, tapi hanya disampaikan secara informal karena tidak ada ruang komunikasi yang efektif dengan manajemen,” ungkapnya melalui pesan tertulis pada Rabu, (08/04/2026)
Ia juga menyoroti minimnya keberanian kolektif dari tenaga kesehatan untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Hal ini dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap posisi, tekanan struktural, serta tidak adanya figur yang mampu mengakomodasi suara pegawai. Bahkan, organisasi profesi dinilai belum berperan optimal karena lebih fokus pada urusan administratif seperti STR dan SIPP.
Lebih lanjut, sumber tersebut mengungkap adanya dugaan permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan rumah sakit. Ia menyebut terdapat indikasi inefisiensi dan kebocoran anggaran, termasuk dalam perencanaan belanja dan sistem pemeliharaan alat kesehatan. “Banyak alat yang seharusnya bisa digunakan 5 sampai 10 tahun, tapi rusak dalam hitungan bulan. Frekuensi pembelian jadi meningkat dan membebani anggaran,” jelasnya.
Selain itu, beban utang kepada vendor obat dan alat kesehatan disebut mencapai kisaran Rp 50 hingga Rp 80 miliar. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya distribusi obat dari pihak distributor. Akibatnya, stok di apotek rumah sakit sering kosong, bahkan pasien kerap diminta membeli kebutuhan medis dasar seperti kasa dan benang operasi di luar rumah sakit.
“Ini sangat membebani pasien, terutama masyarakat kecil. Apotek rumah sakit seperti lumpuh,” katanya.
Dari sisi internal, ia juga menyinggung adanya praktik yang diduga mengarah pada nepotisme dalam manajemen sebelumnya. Menurutnya, perhatian lebih banyak diberikan kepada pihak-pihak tertentu dibandingkan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Permasalahan lain yang turut disorot adalah tingginya beban administratif tenaga kesehatan. Mereka harus melakukan pencatatan manual sekaligus input data elektronik di tengah pelayanan medis yang berjalan simultan. Hal ini dinilai mengurangi fokus terhadap pelayanan pasien.
Ia menegaskan bahwa akar persoalan bukan terletak pada kompetensi tenaga kesehatan, melainkan pada rendahnya kesejahteraan yang berdampak pada menurunnya motivasi, loyalitas, serta rasa memiliki terhadap institusi.
Sebagai harapan, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh oleh pimpinan daerah terhadap sistem manajemen rumah sakit, termasuk kemungkinan pergantian manajemen. “Kami butuh pemimpin yang berani bersih-bersih dan punya hati nurani untuk menyelamatkan RSUP NTB,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi di lapangan kemungkinan belum sepenuhnya diketahui oleh para pengambil kebijakan, sehingga diperlukan perhatian serius untuk mendorong perbaikan secara sistemik dan berkelanjutan.***
