MATARAM | FMI – Gerakan Advokasi Pekerja Untuk Rakyat Nusa Tenggara Barat (GAPURA NTB) menyoroti kinerja PT PLN Nusa Daya Regional NTB terkait keselamatan kerja, status pekerja kontrak, dan transparansi dana CSR. Organisasi ini menyebut perlu ada evaluasi total terhadap perusahaan tersebut.
GAPURA NTB menilai masih banyak persoalan yang menimbulkan pertanyaan besar tentang tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja maupun masyarakat. Isu yang disoroti meliputi dugaan lemahnya penerapan K3, status pekerja kontrak, hingga transparansi CSR yang dinilai belum jelas.
GAPURA NTB menyoroti keselamatan kerja sebagai persoalan paling memprihatinkan. Menurut organisasi ini, di sektor pekerjaan berisiko tinggi seperti kelistrikan, isu dugaan kelalaian K3 masih terus berulang.
“Keselamatan pekerja tidak boleh hanya dijadikan formalitas administratif demi memenuhi dokumen perusahaan,” tulis Ketua GAPURA NTB, Putra, Jumat 15 Mei 2026.
Putra menekankan perusahaan wajib memastikan sistem pengawasan, SOP, APD, hingga kontrol lapangan berjalan ketat dan nyata.
Ia juga menyoroti pekerja kontrak dan vendor yang dinilai terus berada dalam ketidakpastian status kerja. Banyak tenaga teknis disebut bekerja bertahun-tahun menjalankan pekerjaan inti operasional.
“Ini memunculkan pertanyaan besar: apakah sistem PKWT dan outsourcing digunakan secara sehat sesuai aturan ketenagakerjaan, atau justru menjadi alat untuk menekan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja?” ujar Putra
Di sisi lain, Putra mempertanyakan transparansi dana CSR perusahaan. Program CSR dinilai seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sosial yang jelas manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar pencitraan.
“Jika masyarakat mulai mempertanyakan ke mana arah distribusi CSR dan siapa penerima manfaatnya, maka itu tanda bahwa keterbukaan perusahaan masih sangat lemah,” lanjutnya.
Putra menilai pola penanganan perusahaan terkesan reaktif. Persoalan baru dibahas setelah muncul insiden, kritik publik, atau aksi demonstrasi.
Ia menyatakan akan menggelar Aksi Demonstrasi Jilid II dengan massa lebih besar ke Kantor PT PLN Nusa Daya Regional NTB. Aksi disebut sebagai bentuk kemarahan dan kekecewaan terhadap persoalan yang dinilai belum selesai.
“Kami tidak ingin keselamatan pekerja, hak tenaga kerja, dan transparansi publik terus diabaikan. Jika PT PLN Nusa Daya NTB masih memilih diam dan tidak melakukan evaluasi menyeluruh, maka gelombang perlawanan publik akan terus membesar,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, FMI belum mendapat konfirmasi resmi dari PT PLN Nusa Daya Regional NTB terkait tuduhan tersebut. Hak jawab dan hak koreksi terbuka bagi PT PLN Nusa Daya NTB.***
