LOMBOK TIMUR | FMI – Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Kabupaten Lombok Timur mengeluh karena sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kilogram (Kg). Bahkan, saking sulitnya, warga rela mengantri berjam-jam untuk memenuhi kebutuhan memasak.
Akibat kelangkaan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur meminta tambahan pasokan gas LPG dari pertamina dan membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) pengawas distribusi.
Baru-baru ini tim pengawas telah melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) sejumlah kafe, restoran dan kandang ayam. Dalam sidak mereka menemukan kafe dan kandang ayam menggunakan LPG 3 kg hingga belasan tabung.
Atas peristiwa itu, Pemkab Lombok Timur menggelar sosialisasi penggunaan LPG 3 Kg kepada kelompok peternak ayam di daerah patuh karya. Kegiatan berlangsung di Pendopo Bupati, Jumat (17/4/2026).
Merujuk edaran Pertamina, kandang ayam merupakan salah satu objek yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG subsidi. Di Lombok Timur, eksistensi kelompok peternak ayam sangat krusial dalam perekonomian daerah sehingga Pemerintah Daerah mencoba menemukan titik keseimbangan serta memberi solusi terbaik bagi semua pihak.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin yang hadir dalam sosialisasi tersebut melihat bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pada 2025 kasus kelangkaan seperti ini tidak terjadi. Di samping stok LPG di Pertamina cukup, tidak ada hal yang menyebabkan kekhawatiran kenaikan harga ataupun kondisi geopolitik. Karena itu, masyarakat tidak melakukan pembelian berlebih atau panic buying. Namun, saat ini semakin banyak warga yang menggunakan LPG bersubsidi, termasuk yang tidak sesuai peruntukannya.
Bupati juga menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan agen, jumlah pangkalan, maupun kuota karena hal itu merupakan kewenangan Pertamina. Karena itu, untuk sementara Pemda hanya bisa mengusulkan penambahan kuota.
Sebelumnya, Pemda Lombok Timur telah mengeluarkan edaran mengenai sasaran yang boleh dan tidak boleh menggunakan LPG subsidi. LPG tersebut untuk masyarakat miskin, sedangkan peternak serta usaha seperti hotel, restoran, jasa las, usaha pertanian, binatu, dan lainnya tidak diperkenankan. Untuk itulah Satgas LPG yang telah dibentuk melakukan pengawasan.
“Saya berharap mulai saat ini, sedikit demi sedikit diubah dan menggunakan LPG nonsubsidi. Bagi peternakan yang sangat membutuhkan gas, tolong siapkan tabung LPG nonsubsidi sebelum nanti keluar aturannya,” ujar Bupati.
Pemda, jelas Bupati, telah menyampaikan usulan ke pusat agar pembelian LPG subsidi berdasarkan desil, yaitu yang masuk desil satu sampai lima. Harapannya, mulai saat ini sedikit demi sedikit masyarakat, khususnya yang berada di luar desil tersebut, menggunakan LPG nonsubsidi, termasuk peternak. Peternak, bagaimanapun, adalah mitra pemerintah.
“Tanpa peternak, siapa yang akan melayani kebutuhan daging ayam maupun telur,” ujarnya.
Pemda rencananya akan membantu menukarkan tabung LPG peternak. Sebagaimana telah dilakukan pada sekelompok peternak yang ada di Kecamatan Suralaga. “Ke depan, jika peternak merasa tidak nyaman dengan sesuatu hal, dipersilakan melapor ke Bupati untuk dicarikan solusi karena itu juga menjadi tugas Pemerintah,” lanjutnya.
Bupati berharap para peternak dapat memahami kondisi saat ini dan mendukung upaya Pemda. “Itulah pentingnya kita memiliki pemahaman yang sama sehingga Lotim SMART tetap menjadi tujuan kita bersama,” tutupnya.
Kegiatan yang diisi dengan dialog ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur, Kasatpol PP Kabupaten Lombok Timur, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.***
