Penulis: Lalu Guruh Aprianto (Jurnalis WartaLombok)
LOMBOK TIMUR | FMI – Kegelisahan publik terhadap harga beras yang belum menunjukkan penurunan adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Di tengah klaim pemerintah mengenai meningkatnya stok dan tercapainya swasembada, masyarakat justru masih merasakan tekanan di dapur mereka.
Kritik pun muncul, termasuk dari pakar hukum seperti Ferry Hamsari yang menilai swasembada pangan tidak lebih dari sekadar narasi. Pernyataan ini tentu perlu disikapi secara terbuka, tetapi juga perlu diluruskan dengan melihat keseluruhan sistem yang sedang berjalan.
Negara Hadir, Petani Tidak Lagi Sendiri
Salah satu perubahan penting dalam kebijakan pangan saat ini adalah kehadiran negara secara langsung dalam menyerap gabah petani. Dengan adanya harga pembelian yang ditetapkan, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak.
Dulu, saat panen raya, harga bisa jatuh drastis karena permainan pasar. Kini, dengan keterlibatan Bulog, hasil panen memiliki kepastian terserap. Ini bukan hanya soal harga, tetapi soal keberpihakan. Kebijakan ini secara nyata memperkuat posisi petani dalam rantai pasok pangan.
Stok Negara dan Tertutupnya Ruang Impor
Salah satu indikator penting yang sering luput dari perhatian adalah posisi stok beras nasional yang terus meningkat di gudang negara. Ketika cadangan ini mencukupi, ruang untuk melakukan impor menjadi semakin sempit, bahkan tidak relevan.
Dalam konteks ini, swasembada bukan sekadar pernyataan, tetapi tercermin dari kondisi objektif: kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi tanpa harus membuka keran impor.
Data terbaru memperkuat hal tersebut. Dalam catatan Badan Pangan Nasional, total stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog per 13 April telah mencapai 4,7 juta ton. Menariknya, mayoritas stok ini berasal dari penyerapan produksi dalam negeri.
Angka ini bukan sekadar besar, tetapi juga mencerminkan lompatan signifikan. Jika dibandingkan awal April 2024 yang hanya berada di kisaran 1,04 juta ton, terjadi kenaikan hingga 352,3 persen, bahkan saat itu masih ditopang oleh pengadaan dari luar. Sementara dibandingkan April 2025 yang berada di angka 2,68 juta ton, stok saat ini juga meningkat 75,3 persen.
Artinya, peningkatan stok hari ini tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga lebih mandiri karena ditopang produksi dalam negeri.
Memutus Ruang Spekulasi di Pasar
Dengan besarnya stok yang dikuasai negara, ruang bagi spekulan untuk memainkan harga menjadi semakin terbatas. Praktik menahan barang untuk menaikkan harga tidak lagi leluasa dilakukan ketika negara memiliki cadangan yang kuat.
Ini adalah fungsi strategis dari keberadaan stok nasional: bukan hanya untuk ketersediaan, tetapi juga untuk menjaga pasar tetap terkendali.
Harga Dijaga, Bukan Dijatuhkan
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah jika stok melimpah, mengapa harga tidak turun?
Jawabannya terletak pada desain kebijakan itu sendiri. Harga beras saat ini tidak dibiarkan mengikuti mekanisme pasar sepenuhnya. Ia dijaga agar tetap stabil.
Jika harga dibiarkan jatuh terlalu rendah, petani akan menjadi pihak pertama yang dirugikan. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, konsumen akan terbebani. Maka, yang dilakukan adalah menjaga keseimbangan.
Dalam konteks ini, harga yang tidak turun drastis bukanlah kegagalan, melainkan konsekuensi dari upaya menjaga kedua sisi tetap terlindungi.
Swasembada dan Persepsi Publik
Apa yang disampaikan Ferry Hamsari mencerminkan suara kritis yang penting dalam demokrasi. Namun, menyederhanakan persoalan hanya pada harga beras berisiko mengabaikan kompleksitas kebijakan yang ada.
Swasembada bukan sekadar soal harga murah, melainkan tentang kemampuan berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Harga adalah salah satu indikator, tetapi bukan satu-satunya.
Penutup
Hari ini, yang sedang dibangun bukan hanya ketersediaan beras, tetapi sistem yang lebih adil: petani terlindungi, negara memiliki cadangan, dan pasar dijaga dari gejolak ekstrem.
Data menunjukkan stok terus meningkat dan semakin ditopang produksi dalam negeri. Ini adalah fondasi kuat yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Harga beras mungkin belum turun signifikan, tetapi fondasi ketahanan pangan sedang diperkuat. Dan dalam jangka panjang, inilah yang akan menentukan apakah bangsa ini benar-benar berdaulat di sektor pangan.
Maka, alih-alih melihat swasembada sebagai klaim kosong, lebih tepat jika dipahami sebagai proses yang sedang berjalan dan mulai menunjukkan hasilnya.***
Data dan informasi yang termaktub dalam tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis.
