Oleh: Dr. Karomi, S.Pd.,M.Pd (Dosen FKIP Universitas Gunung Rinjani dan Sekretaris Yayasan Swadaya Membangun (YSM) Mataram)
PADA era globalisasi yang semakin intensif pada saat ini, dimana negara-negara di dunia menghadapi tekanan yang semakin kuat untuk melakukan berbagai bentuk reformasi kelembagaan. dimana tekanan tersebut tidak hanya berasal dari kebutuhan internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga dari dorongan eksternal berupa persaingan global, tuntutan modernisasi, pengaruh organisasi internasional, serta praktik-praktik kebijakan yang dianggap berhasil di negara lain. Dalam kondisi demikian, pemerintah sering kali mengambil keputusan dengan mengadopsi atau meniru kebijakan yang telah diterapkan oleh negara lain tanpa terlebih dahulu melakukan kajian mendalam mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik lokal.
Fenomena tersebut dalam kajian sosiologi organisasi dikenal sebagai isomorfisme institusional (institutional isomorphism). Konsep ini diperkenalkan oleh DiMaggio dan Powell (1983) untuk menjelaskan mengapa organisasi yang berbeda pada akhirnya menjadi semakin serupa satu sama lain. Menurut mereka, organisasi tidak selalu berubah karena alasan efisiensi atau kebutuhan substantif, melainkan sering kali karena kebutuhan memperoleh legitimasi dari lingkungan eksternal. Salah satu bentuk utama dari isomorfisme institusional adalah mimetic isomorphism atau isomorfisme mimetik, yaitu kecenderungan meniru kebijakan, struktur, atau praktik organisasi lain yang dianggap berhasil.
Dalam konteks kebijakan publik, isomorfisme mimetik sering terlihat ketika pemerintah mengadopsi model pendidikan, sistem birokrasi, kebijakan ekonomi, atau program pembangunan yang sedang populer secara global. Kebijakan tersebut kemudian direplikasi di berbagai negara dengan asumsi bahwa keberhasilan di suatu tempat akan menghasilkan keberhasilan yang sama di tempat lain. Padahal, realitas sosial menunjukkan bahwa setiap negara memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda.
Di Indonesia, wacana penguatan pembelajaran bahasa asing, termasuk bahasa Prancis, menjadi salah satu isu yang menarik untuk dianalisis melalui perspektif isomorfisme institusional. Di tengah meningkatnya hubungan diplomatik dan kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis, muncul gagasan untuk memperluas pengajaran bahasa Prancis sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing global generasi muda Indonesia. Secara sekilas, kebijakan ini tampak progresif dan selaras dengan kebutuhan globalisasi. Namun, apabila ditinjau lebih mendalam, muncul pertanyaan kritis mengenai apakah kebijakan tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan objektif sistem pendidikan nasional atau justru merupakan bentuk mimikri terhadap praktik pendidikan negara-negara maju.
Tulisan ini berupaya mengkaji rencana penguatan pembelajaran bahasa Prancis di Indonesia melalui perspektif teori isomorfisme institusional. Analisis ini penting agar kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada simbol modernisasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Indonesia.
DiMaggio dan Powell (1983) menjelaskan bahwa organisasi cenderung mengalami homogenisasi atau penyeragaman akibat tiga mekanisme utama, yaitu coercive isomorphism, normative isomorphism, dan mimetic isomorphism.
Coercive isomorphism terjadi ketika organisasi berubah karena adanya tekanan regulatif atau politik. Misalnya, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan regulasi pemerintah pusat.
Normative isomorphism muncul akibat pengaruh profesionalisme, seperti standar yang ditetapkan oleh asosiasi profesi, lembaga pendidikan, atau komunitas akademik.
Sementara itu, mimetic isomorphism terjadi ketika organisasi menghadapi ketidakpastian sehingga memilih meniru organisasi lain yang dianggap lebih sukses. Dalam situasi ini, proses imitasi dianggap sebagai jalan tercepat untuk memperoleh legitimasi dan mengurangi risiko kegagalan.
Di antara ketiga bentuk tersebut, mimetic isomorphism merupakan fenomena yang paling sering ditemukan dalam kebijakan publik negara berkembang. Banyak pemerintah mengadopsi kebijakan yang berhasil di negara maju dengan asumsi bahwa keberhasilan tersebut dapat direplikasi tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks.
Menurut Meyer dan Rowan (1977), organisasi sering kali mengadopsi praktik tertentu bukan karena praktik tersebut benar-benar meningkatkan kinerja, melainkan karena praktik itu dianggap modern, rasional, dan sesuai dengan ekspektasi lingkungan. Dengan kata lain, simbol legitimasi sering kali lebih penting daripada efektivitas kebijakan itu sendiri.
Dalam bidang pendidikan, fenomena ini terlihat dari maraknya adopsi kurikulum internasional, sistem evaluasi berbasis standar global, penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar, hingga penerapan model pendidikan negara maju yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan lokal.
Bahasa tidak pernah sekadar alat komunikasi. Dalam perspektif sosiologi dan politik, bahasa merupakan instrumen kekuasaan, identitas, dan pengaruh global. Sejarah menunjukkan bahwa penyebaran bahasa sering kali mengikuti ekspansi ekonomi, politik, dan budaya suatu negara.
Bahasa Inggris, misalnya, menjadi lingua franca dunia bukan semata-mata karena keunggulan linguistiknya, tetapi karena dominasi ekonomi dan politik Inggris pada masa kolonial serta posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan global pasca-Perang Dunia II.
Demikian pula bahasa Prancis yang memiliki sejarah panjang sebagai bahasa diplomasi internasional. Hingga saat ini, bahasa Prancis menjadi salah satu bahasa resmi di berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, UNESCO, dan Komite Olimpiade Internasional.
Sebagai salah satu negara dengan pengaruh budaya yang kuat, Prancis secara aktif menjalankan diplomasi kebahasaan melalui jaringan lembaga pendidikan, kerja sama budaya, serta promosi bahasa Prancis di berbagai negara. Upaya ini bukan hanya bertujuan memperluas penggunaan bahasa Prancis, tetapi juga memperkuat pengaruh geopolitik dan ekonomi Prancis di tingkat global.
Dalam konteks tersebut, pengembangan bahasa Prancis di Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika hubungan internasional yang semakin erat antara kedua negara.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen untuk memperkuat hubungan strategis dengan berbagai negara mitra, termasuk Prancis. Hubungan bilateral Indonesia-Prancis mencakup kerja sama di bidang pertahanan, ekonomi, energi, pendidikan, dan kebudayaan.
Dalam kerangka tersebut, muncul wacana untuk memperluas pembelajaran bahasa Prancis sebagai salah satu bentuk penguatan kerja sama pendidikan. Kebijakan ini dipandang memiliki sejumlah manfaat, antara lain:
1. Meningkatkan kompetensi global generasi muda.
2. Memperluas akses terhadap pendidikan tinggi di negara-negara francophone.
3. Mendukung diplomasi budaya dan hubungan bilateral.
4. Membuka peluang kerja di perusahaan internasional.
5. Memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia.
Dari sudut pandang tertentu, tujuan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era global.
Namun demikian, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah perluasan bahasa Prancis merupakan prioritas utama pendidikan nasional saat ini?
Salah satu kritik utama terhadap mimetic isomorphism adalah kecenderungan pemerintah mengadopsi kebijakan yang terlihat modern tanpa memastikan relevansi substantifnya.
Dalam banyak kasus, kebijakan pendidikan lebih diarahkan untuk menunjukkan bahwa suatu negara telah mengikuti standar global dibandingkan untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang sebenarnya.
Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar dalam sektor pendidikan. Data berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa kualitas literasi dan numerasi siswa Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga masih cukup tinggi.
Selain itu, banyak sekolah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan guru, sarana belajar, akses teknologi, dan kualitas pembelajaran dasar.
Dalam kondisi tersebut, perluasan bahasa Prancis secara nasional berpotensi menjadi kebijakan simbolik apabila tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas.
Pertanyaan kritis yang muncul adalah:
- Apakah mayoritas siswa Indonesia membutuhkan bahasa Prancis?
- Apakah penguasaan bahasa Prancis memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?
- Apakah investasi anggaran untuk program tersebut lebih mendesak dibandingkan peningkatan literasi dasar?
Jika jawaban terhadap pertanyaan tersebut belum jelas, maka kebijakan tersebut berpotensi menjadi contoh nyata dari mimetic isomorphism.
Dampak lain dari isomorfisme mimetik adalah berkurangnya ruang inovasi lokal.
Ketika pemerintah terlalu fokus meniru praktik luar negeri, perhatian terhadap potensi dan kebutuhan lokal sering kali terabaikan. Padahal Indonesia memiliki karakteristik yang sangat unik dibandingkan negara-negara lain.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Lebih dari 700 bahasa daerah hidup dan berkembang di berbagai wilayah Nusantara.
Ironisnya, banyak bahasa daerah kini menghadapi ancaman kepunahan akibat menurunnya jumlah penutur muda. Dalam situasi tersebut, fokus berlebihan pada bahasa asing tanpa strategi pelestarian bahasa daerah dapat menciptakan paradoks kebijakan.
Pemerintah mendorong penguasaan bahasa global, tetapi pada saat yang sama kehilangan kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas bangsa.
Kebijakan pendidikan yang ideal seharusnya mampu menyeimbangkan kebutuhan global dan lokal. Penguatan bahasa asing tidak boleh mengorbankan pelestarian bahasa daerah maupun penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Dalam perspektif politik pendidikan, kebijakan bahasa tidak pernah netral. Setiap keputusan mengenai bahasa mencerminkan pilihan politik tertentu.
Pemilihan bahasa asing yang diprioritaskan dalam sistem pendidikan sering kali terkait dengan orientasi geopolitik suatu negara. Oleh karena itu, penguatan bahasa Prancis dapat dibaca sebagai bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas.
Namun, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya menjadi instrumen diplomasi negara. Pendidikan harus tetap berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan pembangunan nasional.
Jika bahasa Prancis diajarkan secara luas, pemerintah harus mampu menunjukkan secara empiris manfaat sosial, ekonomi, dan akademik yang akan diperoleh masyarakat Indonesia.
Tanpa argumentasi yang kuat, kebijakan tersebut rentan dipersepsikan sebagai upaya pencitraan modernisasi daripada solusi pendidikan.
Kritik terhadap isomorfisme institusional bukan berarti menolak pembelajaran bahasa Prancis atau kerja sama internasional. Sebaliknya, kritik ini menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis kebutuhan dan konteks lokal.
Alih-alih menerapkan bahasa Prancis secara seragam di seluruh Indonesia, pemerintah dapat mengembangkan pendekatan yang lebih selektif.
Misalnya:
- Sekolah unggulan internasional.
- Program vokasi pariwisata.
- Perguruan tinggi tertentu.
- Wilayah dengan kerja sama ekonomi dan pendidikan bersama Prancis.
- Program beasiswa dan pertukaran pelajar.
Pendekatan seperti ini memungkinkan sumber daya pendidikan digunakan secara lebih efektif tanpa mengabaikan kebutuhan pendidikan dasar yang masih menjadi tantangan utama.
Fenomena isomorfisme institusional menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali dibentuk oleh dorongan untuk memperoleh legitimasi daripada kebutuhan substantif. Dalam konteks Indonesia, wacana penguatan pembelajaran bahasa Prancis dapat dipahami sebagai bagian dari upaya modernisasi pendidikan dan penguatan hubungan internasional. Namun, kebijakan tersebut juga perlu dikritisi agar tidak terjebak dalam logika mimetic isomorphism yang hanya meniru praktik negara lain tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional.
Indonesia membutuhkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya mengikuti tren global, tetapi juga berakar pada realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Modernisasi pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan identitas nasional, pelestarian bahasa daerah, dan penyelesaian persoalan mendasar pendidikan.
Keberhasilan suatu kebijakan tidak diukur dari seberapa mirip Indonesia dengan negara maju, melainkan dari seberapa besar kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Dalam konteks itulah, pembelajaran bahasa Prancis perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis yang berbasis kebutuhan, bukan sekadar simbol modernitas dan imitasi kebijakan global.***
