LOMBOK TIMUR | FMI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong menyoroti pentingnya keterbukaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat. Transparansi pengelolaan APBDes dinilai menjadi indikator utama menilai kualitas pelayanan dan kinerja kepala desa se-Lombok Timur.
HMI Cabang Selong menegaskan, keterbukaan informasi publik di tingkat desa bukan sekadar kewajiban administratif. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui arah penggunaan anggaran desa yang bersumber dari uang rakyat.
“Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga realisasi program desa harus dapat diakses dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat,” kata Ketua Umum HMI Cabang Selong, Hasani Ikhwan dalam rilisnya, Kamis, 14 Mei 2026.
Dalam pengamatan HMI Cabang Selong, masih ada desa yang dinilai belum maksimal membuka informasi APBDes kepada publik. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta memunculkan dugaan pengelolaan anggaran yang tidak transparan.
Hasani sapaan akrabnya meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala desa se-Lombok Timur. Evaluasi harus berdasarkan indikator objektif, khususnya aspek transparansi, pelayanan publik, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Selong juga menyoroti dinamika hubungan politik antara kepala desa dan pemerintah daerah. Menurut HMI, kepala desa harus tetap berdiri sebagai representasi pilihan masyarakat, bukan sekadar dianggap dekat dengan kekuasaan atau menjadi pilihan politik bupati.
“Kepala desa dipilih oleh rakyat dan harus bekerja untuk rakyat. Jangan sampai muncul anggapan bahwa keberlangsungan posisi dan perhatian terhadap kepala desa lebih dipengaruhi oleh kedekatan politik dibanding kualitas pengabdian kepada masyarakat,” tegas Hasani.
Hasani mendorong seluruh kepala desa di Lombok Timur agar lebih aktif membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Informasi APBDes diminta dipasang secara terbuka di kantor desa maupun media informasi publik lainnya.
Sebagai organisasi kontrol sosial, kata dia, HMI Cabang Selong menyatakan akan terus mengawal tata kelola pemerintahan desa yang transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat demi terciptanya pembangunan desa yang sehat dan berintegritas.***
