LOMBOK TIMUR | FMI – Setelah kesulitan mendapat gas elpiji 3 kilogram (kg), kini warga Lombok Timur kembali gusar, karena sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) yang mulai langka di sejumlah wilayah.
Bahkan pantauan wartawan fokusmediaindonesia.id pada Selasa (28/4/2026) terlihat antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pancor dan Sepapan, Jerowaru.
Kondisi ini memperkuat bukti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Lombok Timur.
Sedangakan salah satu warganet “Iswant O” melalui unggahan di akun Facebook menjual BBM eceran dengan harga Rp18.000 per botol. Hingga Selasa (28/4/2026) pukul 22.04, unggahan 8 jam lalu itu disukai 46 akun, dikomentari 97 kali, dan dibagikan 75 kali.
Dalam foto terlihat rak kayu di pinggir jalan penuh botol kaca dan plastik berisi cairan hijau diduga Pertalite. Di rak bawah, ada cairan lebih gelap diduga Pertamax.
“Stok masih full, 18 ribu per botol bagj yang berani saja. Jangan tanya harga, lihat perjuangan ngantri campur panas serta bau kentut orang,” tulis Iswant O.
Kondisi ini disorot Wakil Ketua II Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lombok Timur. Ikhwan menilai kondisi daerah semakin memprihatinkan.
“Kelangkaan beruntun ini indikasi serius lemahnya pengawasan dan koordinasi distribusi kebutuhan vital masyarakat,” tegasnya, Selasa (28/4/2026).
Ikhwan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur segera turun ke lapangan. Pemerintah diminta tidak bersikap menunggu dan harus memastikan distribusi gas elpiji 3 kg serta BBM kembali normal.
“Pemkab wajib memberi penjelasan terbuka ke publik. Jangan biarkan keresahan meluas,” ujarnya.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum (APH) menelusuri dugaan penimbunan, penyimpangan distribusi, hingga praktik mafia BBM. Jika terbukti ada pelanggaran, penindakan tegas tanpa kompromi harus dilakukan.
“Seluruh rantai distribusi, dari distributor sampai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), harus bertanggung jawab penuh dan bekerja transparan,” katanya.
Menurut Ikhwan, BBM merupakan penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat. Petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling terdampak jika distribusi tersendat.
“Ini peringatan serius. Satu masalah belum selesai, muncul masalah baru. Semuanya menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
PC PMII Lombok Timur, kata dia, berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini. Jika Pemkab Lotim dan APH tidak memberi respons konkret, langkah lanjutan siap ditempuh.
“Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata. Jangan biarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian,” pungkasnya.***
