LOMBOK TIMUR | FMI – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyoroti adanya oknum pangkalan yang bermain di tengah kesulitan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg. Ia menegaskan agen dilarang keras menaikkan harga karena margin keuntungan sudah diatur sejak distribusi dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).
Hal itu disampaikan Bupati saat pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur) di Ruang Rapat Bupati, baru-baru ini.
“Kalau agen ini dia sudah punya profit dan tidak boleh menaikkan harga satu rupiah pun. Karena begitu dia terima dari SPPBE, langsung dia drop ke pangkalan. Nah, pangkalan ini mungkin ya dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan, sehingga terjadi harga naik. Sekarang sudah kita minta, dari lembaga akan kita masukkan jadi pengawas. Kalau menemukan, geret mereka, Pak, geret mereka,” tegas Bupati.
Bupati juga menjamin akan melindungi pihak atau lembaga pengawas yang berani melaporkan kecurangan di lapangan. Ia menegaskan tindakan oknum yang mempermainkan distribusi gas merupakan tindakan subversif yang tidak bisa ditoleransi.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan komitmen penambahan stok tersebut didukung dengan bukti laporan yang valid dari pihak penyedia. “Pak Bupati, pokoknya Pak Bupati, terima aman stok kita banyak. Sekarang hari ini kita tambah 27 ribu, besok 17 ribu, lusa 10 ribu. Mereka ngomong seperti itu ke saya. Di sini, Pak, terbukti fotonya juga ada sama mereka,” ungkap Bupati. Atas dasar itu, Bupati berkomitmen akan terus menuntut Pertamina secara masif dan gigih demi menjamin kebutuhan dasar masyarakat Lombok Timur tetap terpenuhi.
Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik yang memfasilitasi jalannya audiensi menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi ruang komunikasi publik agar masyarakat tidak semakin resah.
“Mudah-mudahan komunikasi publik tidak saja kami Pemda, tapi mohon bantuan kita semua untuk masyarakat lebih tenang. Karena stok LPG kita di Ampenan itu tidak terbatas, artinya tidak ada persoalan sesuai dengan kuota yang ada. Hanya persoalan distribusi memang harus kita awasi di level masyarakat kita yang paling bawah,” pungkas Sekda.***
