LOMBOK TIMUR | FMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur mengungkap ada sekitar 200 persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Mulai dari isu keracunan hingga ketidaksesuaian standar harga pangan.
Anggota Komisi II DPRD Lombok Timur Marianah menilai pelaksanaan program MBG di lapangan mengalami banyak kendala dan belum ada solusi. Permasalahan yang ditemukan mulai dari dugaan kasus keracunan hingga harga menu tidak sesuai ketentuan.
“Ketika kami turun, banyak sekali permasalahan yang kami temukan. Permasalahan ini blunder, tidak ada penyelesaiannya. Sehingga muncul di media sosial, isu keracunan dan sebagainya,” kata Marianah, saat rapat koordinasi dengan pihak terkait, Senin 4 Mei 2026.
Marianah menyatakan program Presiden sangat baik. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan di tingkat pelaksanaan. “Apa yang diinginkan Presiden kita itu sangat bagus. Programnya jempol. Tetapi pelaksanaan di bawah ini perlu dibenahi,” ucapnya.
Menurut dia, keberhasilan MBG bergantung pada pengawasan semua pihak. “Kami di Komisi II, termasuk bagian dari pengawasan MBG ini,” kata Marianah.
Sementara Ketua Komisi IV H. L. Hasan Rahman mengapresiasi tujuan mulia MBG, tetapi mendesak semua pihak duduk bersama membereskan masalah.
“Kita harus merendah semua, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan di lapangan karena ini adalah bagian dari masyarakat Lombok Timur yang semuanya kita ayomi,” tegasnya.***
