LOMBOK TIMUR | FMI – Rapat koordinasi peralihan elpiji subsidi ke nonsubsidi untuk peternakan ayam broiler di Lombok Timur berlangsung panas. Bupati Haerul Warisin memediasi perusahaan mitra dan peternak yang mengeluhkan kelangkaan gas 12 kg serta bobot Day Old Chick (DOC) di bawah klaim perusahaan.
Rapat digelar di ruang rapat Bupati, Senin (20/4/2026). Hadir Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, perwakilan perusahaan mitra, dan Asosiasi Peternak Ayam Broiler Lotim.
“Kita cari benang merah dari masalah yang kusut. Jangan sampai isu membuat semua panik,” tegas Bupati Warisin membuka rapat.
Bupati mengapresiasi peternak yang siap beralih ke elpiji nonsubsidi. Ia memerintahkan Kepala Dinas Peternakan mendata seluruh kandang dan menghitung total kebutuhan gas nonsubsidi di Lombok Timur.
Soal penghangat alternatif, Bupati akan menguji langsung kompor berbahan oli bekas usulan mitra. “Pastikan tidak mengganggu kualitas dan pertumbuhan ayam,” ujarnya.
Kualitas DOC jadi sorotan. Bupati meminta perusahaan mitra menyalurkan bibit unggul dan intensif membina peternak, termasuk sosialisasi peralihan elpiji nonsubsidi.
Perwakilan perusahaan mitra mengklaim DOC di Lotim sesuai standarisasi minimal 35 gram. Menurutnya, DOC tidak optimal akibat kandang tidak standar dan manajemen pemanasan keliru.
“Manajemen pemanasan krusial. Standar panen harus disesuaikan agar tidak merugikan,” katanya.
Berbeda dengan klaim mitra, Ketua Asosiasi Peternak Ayam Broiler Lotim Ridatul Yasa mengungkap fakta di lapangan. “Dropping DOC selama ini lebih banyak berbobot 33 gram,” ujarnya. Ia menuntut pendampingan rutin dari dinas dan perusahaan mitra.
Peternak menyebut tabung gas 12 kg langka di pasaran. “Sangat langka karena berebut dengan dapur MBG,” kata seorang peternak.
Perusahaan mitra menyatakan tidak menolak elpiji nonsubsidi. Selisih biaya produksi disebut relatif kecil. Namun, mereka mendesak kepastian pasokan dan fleksibilitas bagi peternak kecil selama transisi.
Bupati menutup rapat dengan peringatan ke perusahaan mitra. “Pemda ingin mitra aman berbisnis, tetapi wajib bina peternak rakyat dengan baik,” tegasnya. Rapat lanjutan akan dijadwalkan untuk memantau kesepakatan.***
