MATARAM | FMI – Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026, Ketua Umum HMI Cabang Mataram Ahmad Nasri melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan anggaran pendidikan Pemerintah Provinsi NTB, Sabtu, 2 Mei 2026.
Nasri menilai Hardiknas tidak boleh dimaknai sekadar agenda seremonial. “Melihat realitas pendidikan, hari ini lebih pantas dijadikan hari berkabung,” tegasnya.
Nasri menyoroti kontras antara visi NTB Makmur Mendunia dengan realitas pendidikan di daerah. Ia menyebut data lapangan menunjukkan 2.500 anak putus sekolah di SMA/SMK dan 1.235 anak di SD pada 2023/2024. Tren itu berlanjut ke 2025, termasuk rendahnya angka melanjutkan ke perguruan tinggi.
Mengutip Satu Data NTB, ia menyebut 24,09 persen penduduk NTB tidak bersekolah atau putus sekolah pada 2025. “Artinya, 1 dari 4 warga NTB tidak merasakan hak konstitusional,” ujarnya.
Selain itu, HMI Mataram juga menyoroti minimnya alokasi dana pendidikan dalam dokumen KUA-PPAS APBD 2026. Nasri mneyebut, pagu anggaran pendidikan baru dialokasikan 7 persen. Padahal, kata dia, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD untuk fungsi pendidikan.
“Setiap tahun Kemendagri juga menerbitkan pedoman penyusunan APBD, ditegaskan alokasi anggaran harus 20 persen untuk fungsi pendidikan bersifat wajib. Ini mandatory spending, bukan opsi. Kemana 13 perseb hak konstitusional anak-anak NTB?,” tanya Nasri.
Nasri mempertanyakan tingginya angka putus sekolah dan 4.104 ruang kelas yang masih rusak, padahal pusat sudah mentransfer TKD Rp27,07 triliun ke NTB pada 2025, termasuk DAK fisik pendidikan.
Menurutnya, faktor ekonomi dan kurangnya daya tampung jadi penyebab utama putus sekolah. Meski Pergub NTB Nomor 44 Tahun 2018 melarang pungutan BPP di sekolah negeri, praktik sumbangan sukarela masih terjadi karena sekolah kekurangan dana operasional akibat alokasi APBD pendidikan hanya 7 persen.
“Banyak peserta didik terputus sekolahnya bukan karena mereka tidak mau, tetapi faktor biaya tinggi sehingga memilih merantau ketimbang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan,” ucap Nasri.
HMI Cabang Mataram mendesak Pemprov NTB menjadikan momentum Hardiknas 2026 sebagai titik balik dengan tiga tuntutan.
Pertama, transparansi anggaran pendidikan 20 perseb dari jumlah APBD. “Berikan keterbukaan informasi ke publik terhadap rincian anggaran pendidikan per 2 Mei,” desak Nasri.
Kedua, jaminan operasional sekolah. Lahirkan kebijakan beasiswa tidak mampu bagi siswa dan mahasiswa secara tepat sasaran. “Larangan pungutan tanpa dana BOS daerah hanya memindahkan beban ke anak miskin,” katanya.
Ketiga, perbaiki 4.104 kelas rusak. Sinkronisasi paling dasar, cukupkan 20 persen, tambah daya tampung, lalu bicara mutu. “Bagaimana mau cetak agropreneur jika kelasnya roboh?,” ujarnya.
Nasri menegaskan pendidikan bukan beban APBD, melainkan investasi masa depan daerah. “Tiap 1 persen APBD pendidikan yang tepat sasaran akan menurunkan kemiskinan dan menyiapkan SDM menghadapi tantangan masa depan,” katanya.
Tanpa penguatan sektor pendidikan, kata dia, Hardiknas hanya seremoni di atas puing ruang kelas. Jargon NTB Makmur Mendunia menjadi kosong apabila tidak memperhatikan sektor pendidikan, sebab pendidikanlah pencerah terhadap tantangan di era digitalisasi.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Pemprov NTB terkait tuntutan HMI Cabang Mataram.***
