LOMBOK TIMUR | FMI – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Sari Rasa, di Kecamatan Lenek, Lombok Timur diduga menghina profesi wartawan lewat unggahan media sosial. Ia menyebut kerja jurnalistik bobrok dan receh.
Dugaan penghinaan itu muncul setelah sejumlah media memberitakan keluhan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Warga mempersoalkan kualitas dan kebersihan makanan, puncaknya temuan ulat di menu dapur yang dipimpinnya.
Alih-alih mengklarifikasi, Kepala SPPG Baiq Taspiah Nika Pratanti merespons dengan nada kasar di akun medsosnya. Ia menyebut pemberitaan sebagai hal bobrok dan menganggap profesi wartawan receh alias tidak penting.
“Ada salah satu media bobrok yang coba mengangkat isu IPAL didpur tanpa pernah melihat dapur. Sangat lucu dan nyata sekali pengen minta uang rokok tapi caranya masih rendahan,” tulis kepala SPPG tersebut di medsosnya,
Unggahan tersebut memicu kemarahan sejumlah wartawan Lombok Timur. Kepala SPPG didesak meminta maaf terbuka kepada insan pers.
“Ini bukan kritik, tapi penghinaan terhadap profesi. Kami akan tempuh jalur hukum apabila tidak ada permintaan maaf dari yang bersangkutan dengan melayangkan somasi serta melaporkan oknum tersebut ke instansi terkait agar diberikan sanksi tegas,” ujar sebagian wartawan, Selasa (28/4/2026).
Sebelumnya di beritakan, Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Lombok Timur akan turun ke lapangan menyelidiki dugaan temuan ulat pada menu untuk ibu menyusui di Kecamatan Lenek yang viral dan memicu sorotan publik.
Ketua Satgas MBG Lotim H. Ahyani menegaskan, tim akan diturunkan untuk memverifikasi langsung kebenaran informasi sekaligus mengumpulkan bukti dari seluruh pihak terkait.
“Tim Satgas akan turun untuk monitor langsung ke lapangan. Tidak bisa hanya dengar sepihak,” tegas Ahyani, Senin (27/4/2026).
Ahyani menyebut investigasi akan menyasar semua lini. Termasuk meminta keterangan Kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, hingga penerima manfaat.
“Kami akan kumpulkan data dari kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, dan penerima manfaat. Lokasi dapur juga kami tinjau. Harus tuntas,” ujarnya.***
